NEWSCAKRAWALA .ID — Pelayanan rujukan pasien BPJS Kesehatan di Puskesmas Legung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, kini menjadi sorotan publik setelah seorang pasien tidak kunjung memperoleh surat rujukan ke rumah sakit.
Pasien berinisial MS mendatangi Puskesmas Legung pada Senin (16/11/2026) dengan harapan bisa dirujuk ke Rumah Sakit Islam (RSI). Namun harapan itu belum terwujud. Pihak Puskesmas memilih memberikan obat dan meminta MS menjalani pemantauan selama beberapa hari terlebih dahulu.
Keputusan itu langsung menuai keberatan dari AA, suami MS. Ia menilai keluarganya berhak memperoleh penjelasan medis yang terbuka, sebab keluhan yang dialami istrinya sudah berlangsung lama dan sebelumnya telah menjalani pengobatan.
> “Sebagai suami, saya kecewa dengan pelayanan seperti ini. Kami datang untuk mencari kesembuhan, bukan dipersulit. Kalau memang istri saya belum bisa dirujuk, jelaskan apa alasan medisnya. Jangan sampai kami harus menunggu kondisi istri semakin parah baru mendapatkan penanganan yang semestinya,” ungkap AA.
Selain soal rujukan, keluarga MS juga mempertanyakan tidak adanya pemeriksaan laboratorium. Menurut keluarga, pemeriksaan penunjang itu penting untuk memastikan kondisi pasien sebelum dokter memutuskan langkah berikutnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Puskesmas Legung, Adi Mulyono, tidak membantah bahwa MS belum mendapatkan rujukan. Ia menjelaskan, Puskesmas wajib mengikuti ketentuan BPJS Kesehatan, khususnya untuk penyakit yang dinilai masih bisa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
> “Puskesmas tidak boleh merujuk pasien dengan kasus yang tidak spesialistik. Nika (ini) aturan BPJS. Nika warning. Karena setiap tahunnya dievaluasi kaula (saya). Manabi kaula (kalau saya) jelek dan melanggar banyak aturan, maka Puskesmas juga akan berisiko,” ujar Adi.
Ia juga menyinggung soal pembiayaan BPJS Kesehatan yang menurutnya menjadi pertimbangan dalam pembatasan rujukan untuk kasus yang masih bisa ditangani di Puskesmas.
> “Sampean tidak tahu pengeluaran BPJS bahkan pernah defisit anggaran. Lah ini yang jadi pemikiran pertama. Kenapa harus dibatasi, harus Puskesmas masih menyelesaikan semua kasus yang ada di bawah? Karena untuk mengurangi tagihan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Adi berpandangan bahwa pengiriman pasien nonspesialistik ke rumah sakit bisa dinilai sebagai ketidakmampuan Puskesmas dalam menangani kasus yang sebenarnya masih menjadi kewenangannya.
> “Kasus yang non-spesialistik manabi (kalau) dirujuk ke rumah sakit, berarti menunjukkan ketidakmampuan Puskesmas untuk mengobati. Manabi ada pasien yang kasusnya bisa ditangani oleh Puskesmas dan dirujuk, maka kaula disalahkan oleh BPJS,” sambungnya.
Terkait kondisi MS, Adi menjelaskan bahwa pasien perlu menjalani pengobatan terlebih dahulu. Perkembangan kesehatan setelah minum obat akan menjadi bahan evaluasi sebelum rujukan diputuskan.
> “Paling tidak harus kunjungan satu kali dan dievaluasi dua hari atau satu hari, dua hari, tiga hari maksimal tidak sembuh dengan minum obat secara teratur yang dari dokter, baru kita evaluasi dan bisa dilakukan dirujuk,” jelasnya.
Namun penjelasan Adi soal pengawasan internal justru memunculkan pertanyaan baru. Saat ditanya apakah pimpinan Puskesmas bisa mengevaluasi keputusan dokter pemeriksa, ia mengaku khawatir intervensi akan menimbulkan persoalan dengan dokter tersebut.
> “Kaula mau mengintervensi dokter kaula tidak profesional. Yang paling berikutnya takut dokter, ‘Ya sudah Pak saya rujuk semua nanti.’ Takut mengambek,” cetus Adi.
Pernyataan itu membuka diskusi soal mekanisme pengawasan internal. Independensi dokter memang harus dijaga, tetapi setiap keputusan juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Padahal, hak masyarakat atas pelayanan yang aman dan bermutu dijamin Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan penyelenggara bekerja profesional dan tidak mempersulit masyarakat.
Atas persoalan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep dan BPJS Kesehatan perlu melakukan penelusuran secara objektif, mulai dari rekam medis, pertimbangan dokter, alasan penundaan rujukan, hingga ketersediaan fasilitas penunjang medis. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kebijakan administratif tidak boleh mengesampingkan kebutuhan medis pasien. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi Kepala Puskesmas Legung, dokter pemeriksa, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, maupun BPJS Kesehatan.
PENULIS : AMIN












