NEWSCAKRAWALA.ID — Program Seragam Gratispol Tahun Anggaran 2026 di Kalimantan Timur menjadi sorotan Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharu (JAMPER) Kaltim. Dalam aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim, Rabu (14/10/2026), massa mendesak transparansi pengadaan seragam sekolah, mulai dari rincian harga satuan hingga proses pemilihan penyedia.
Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan Wirawan tersebut berlangsung sekitar pukul 14.28 WITA dengan diikuti kurang lebih 22 orang. Massa membawa spanduk tuntutan dan menyampaikan orasi terkait penggunaan anggaran program seragam gratis yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya peserta didik.
Sorotan utama JAMPER Kaltim adalah perbedaan harga satuan seragam dengan hasil survei pasar.
Dalam orasinya, Wirawan menyebut dokumen pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dirujuk pihaknya mencatat harga satu paket seragam nasional lengkap sebesar Rp337.135. Sementara itu, berdasarkan survei awal JAMPER di sejumlah toko seragam, harga paket dengan komponen yang kurang lebih sama ditemukan berada di kisaran Rp250.000.
Dari perbandingan tersebut, terdapat selisih sekitar Rp87.135 per paket, atau sekitar 34,85 persen dibandingkan harga hasil survei awal.
JAMPER menilai perbedaan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh Disdikbud Kaltim. Namun, mereka juga mengakui bahwa perbandingan harga tersebut masih perlu diuji dengan memperhatikan kesamaan spesifikasi, kualitas bahan, ukuran, volume pembelian, pajak, biaya distribusi, dan ketentuan kontrak.
“Kami tidak sedang menjatuhkan vonis atau menuduh telah terjadi tindak pidana korupsi maupun penggelembungan harga. Kami meminta keterbukaan agar masyarakat mengetahui apakah setiap rupiah uang rakyat telah dibelanjakan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian inti pernyataan Wirawan dalam orasinya.
Desak Buka Rincian Anggaran hingga Proses Pemilihan Penyedia
Selain meminta penjelasan kewajaran harga, JAMPER Kaltim mendesak Disdikbud membuka rincian biaya pengadaan, meliputi bahan, produksi, penjahitan, penyelesaian produk, pengemasan, transportasi, distribusi, pajak, hingga komponen biaya lainnya.
Mereka juga mempertanyakan dasar pertimbangan pelibatan perusahaan atau industri konveksi dari luar Kalimantan Timur. Menurut JAMPER, pemerintah perlu menjelaskan hasil survei kapasitas produksi, kualitas, serta kemampuan distribusi konveksi lokal sebelum menentukan penyedia.
Tak hanya itu, JAMPER meminta pemeriksaan terhadap dugaan potensi konflik kepentingan dalam proses pemilihan penyedia, termasuk kemungkinan intervensi atau pengondisian pengadaan. Mereka turut mendesak keterbukaan dokumen pemeriksaan barang, berita acara serah terima, pemantauan penyedia, serta distribusi seragam ke sekolah-sekolah.
Massa JAMPER Kaltim saat menggelar aksi longmarch dan orasi di depan gerbang PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region Fuel Terminal Samarinda, Jl. Cendana, Samarinda, Rabu (14/10/2026). Dalam aksinya, massa membawa spanduk tuntutan dan bendera organisasi sembari melakukan orasi di tengah jalan. – Foto: Istimewa. (foto:Rei)
Kinerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pejabat terkait juga menjadi sorotan, terutama menyangkut pengawasan, pemeriksaan penerimaan barang, serta tindak lanjut terhadap penyedia.
Dalam tuntutannya, JAMPER bahkan meminta Plt. Kepala Disdikbud Kaltim mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas persoalan yang mereka soroti.
Tak Mendapat Jawaban, JAMPER Ancam Kembali Berunjuk Rasa
Sekitar pukul 15.46 WITA, JAMPER Kaltim menggelar konferensi pers di depan kantor Disdikbud Kaltim. Mereka menyatakan belum mendapatkan jawaban dari pihak dinas terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Massa menyatakan akan kembali menggelar aksi pada pekan berikutnya untuk mendorong keterbukaan informasi dan meminta penjelasan atas pengadaan Seragam Gratispol 2026.
Aksi berakhir sekitar pukul 15.50 WITA dalam keadaan aman dan kondusif. Massa membubarkan diri secara tertib.
Kini, publik menantikan penjelasan resmi Disdikbud Kaltim: bagaimana dasar penetapan harga satuan seragam, apa pertimbangan pemilihan penyedia, dan sejauh mana pengawasan dilakukan untuk memastikan program yang ditujukan bagi peserta didik tersebut berjalan transparan, tepat sasaran, serta akuntabel.
Konfirmasi NEWSCAKRAWALA.ID Belum Mendapatkan Respons
NEWSCAKRAWALA.ID telah berupaya melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Armin, S.Pd., M.Pd., selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi terkait tuntutan JAMPER Kaltim mengenai pengadaan Seragam Gratispol Tahun Anggaran 2026.
Namun, hingga berita ini ditayangkan, WhatsApp yang bersangkutan terpantau tidak aktif sehingga konfirmasi belum mendapatkan respons.
NEWSCAKRAWALA.ID tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Plt. Kepala Disdikbud Kaltim maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai kewajaran harga, mekanisme pemilihan penyedia, serta pelaksanaan dan pengawasan program Seragam Gratispol 2026.
PENULIS : REI
