NEWSCAKRAWALA.ID – Pemandangan antrean truk dan bus di depan SPBU kembali terlihat di sejumlah kabupaten di Jawa Timur. Hingga Kamis (15/10/2026), pasokan solar subsidi di banyak titik pengisian masih belum stabil, memaksa sopir menunggu berjam-jam hingga kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan.
Situasi tersebut berdampak langsung pada sektor transportasi dan pertanian. Sopir angkutan barang mengaku jadwal pengiriman terganggu, sementara petani kesulitan mengoperasikan traktor untuk mengolah lahan.
Organisasi sopir yang mengatasnamakan Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menilai kondisi ini sudah berlangsung berlarut-larut. Mereka mendesak ada solusi permanen, bukan sekadar penambahan stok sesaat.
Salah satu sopir yang ditemui di Nganjuk, Solikin, menceritakan pengalamannya mencari solar. Di beberapa SPBU yang ia singgahi, petugas menyatakan stok sudah habis.
Ia mengaku, kondisi sulit ini terjadi bahkan saat aktivitas logistik menurun menjelang akhir pekan. Saat tangki kendaraannya menipis dan ia hendak kembali ke garasi, tidak satu pun SPBU yang masih memiliki solar subsidi.
Kondisi tersebut membuat Solikin mengambil jalan terakhir. Ia membeli bahan bakar nonsubsidi jenis Dex agar truknya tetap bisa jalan. Menurutnya, harga jenis tersebut sangat memberatkan sopir karena jauh lebih tinggi dibandingkan solar subsidi yang biasanya ia gunakan.
Apa yang dialami Solikin bukan kasus tunggal. Di jalur-jalur utama Jawa Timur, sopir lain juga mengadu nasib serupa. Ada yang rela antre sejak dini hari, ada pula yang harus memutar rute hanya untuk menemukan SPBU yang masih memiliki stok.
Hasil penelusuran lapangan menunjukkan empat persoalan utama di balik krisis ini.
Persoalan pertama menyangkut rantai pasok. Pengiriman dari depot ke SPBU tidak berjalan sesuai jadwal. Hambatan bongkar muat, keterbatasan kapal tanker, dan antrean di terminal bahan bakar membuat distribusi tersendat.
Persoalan kedua adalah alokasi kuota. Jatah solar untuk tiap SPBU dinilai tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan, sehingga stok cepat habis sebelum hari berakhir.
Persoalan ketiga berkaitan dengan perilaku konsumen. Rasa cemas akan kehabisan membuat banyak sopir mengisi bahan bakar hingga penuh setiap kesempatan. Cara itu memang masuk akal secara individu, tetapi secara kolektif mempercepat kosongnya stok.
Persoalan keempat adalah sistem penyaluran di SPBU. Prosedur pencocokan QR Code dan dokumen kendaraan di beberapa lokasi berjalan lambat, sehingga memperpanjang antrean. Di saat yang sama, pengawasan distribusi dinilai masih lemah, sehingga muncul kekhawatiran solar tidak sepenuhnya sampai ke tangan yang berhak.
Dampak kelangkaan meluas ke luar sektor transportasi. Nelayan dan petani juga merasakan imbasnya. Bagi petani, solar digunakan untuk menggerakkan traktor dan pompa air. Ketika bahan bakar sulit diperoleh, pengolahan lahan ikut tertunda.
Menanggapi situasi itu, Ombudsman RI mulai melakukan pemeriksaan untuk menelusuri akar persoalan kelangkaan BBM bersubsidi di daerah. Langkah ini diharapkan dapat mengungkap apakah persoalan terletak pada distribusi, kuota, atau pengawasan.
Di sisi lain, DPR RI turut memberikan tekanan. Parlemen meminta pemerintah dan Pertamina mempercepat distribusi, menambah volume pasokan, serta memperbaiki standar layanan di SPBU.
Sopir berharap ada kepastian dari pemerintah. Mereka menginginkan distribusi yang merata, informasi stok yang transparan, dan tindakan tegas terhadap penyaluran yang menyimpang.
Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan resmi dari Pertamina terkait kapan pasokan solar subsidi di Jawa Timur akan kembali normal. Antrean di sejumlah SPBU pun masih terlihat, menjadi penanda bahwa persoalan ini belum menemukan titik akhir.
PENULIS: YUDI
