NEWSCAKRAWALA.ID — Pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2027 mulai mengerucut pada sejumlah persoalan strategis, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, hingga prioritas pelayanan publik. Tujuh fraksi DPRD Pamekasan menyampaikan pandangan umum dan catatan kritis terhadap rancangan anggaran tersebut dalam rapat paripurna, Rabu (14/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Pamekasan itu dipimpin Ketua DPRD Ali Maskur dan dihadiri Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, direktur BUMD, para camat, serta undangan lainnya.
Dari total 45 anggota DPRD, sebanyak 38 anggota hadir dan tujuh lainnya tidak hadir dengan keterangan sah. Pimpinan sidang menyatakan rapat memenuhi kuorum dan sah untuk dilaksanakan.
Dalam pemandangan umumnya, tujuh fraksi menyampaikan masukan dan rekomendasi terhadap proyeksi pendapatan, alokasi belanja, pembiayaan, serta arah pembangunan daerah pada 2027. Fraksi-fraksi juga menekankan agar anggaran lebih tepat sasaran, efektif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kesejahteraan sosial.
Sorotan PAD Jadi Perhatian
Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah capaian PAD yang dinilai belum optimal. Pemerintah daerah didorong mengevaluasi strategi peningkatan pendapatan, termasuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Menanggapi sorotan tersebut, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman meminta agar data PAD dibaca secara menyeluruh dan dibandingkan menggunakan metode yang tepat, sehingga tidak menimbulkan kesimpulan keliru.
“Soal koreksi PAD yang menurun itu kemarin sudah kita bicarakan, sebenarnya tidak lalu kesimpulannya seperti itu. Kajiannya harus benar dan cara komparasinya juga harus benar,” tegas Kholilurrahman.
Ia menyatakan seluruh catatan fraksi akan dipelajari terlebih dahulu sebelum disampaikan dalam jawaban resmi pemerintah daerah pada rapat paripurna berikutnya.
“Ada beberapa catatan, tapi itu saya dalami dulu. Kalau buru-buru keluar nanti macam-macam istilahnya,” ujarnya.
UHC Dipastikan Berlaku Penuh November
Selain persoalan anggaran, Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menerapkan Universal Health Coverage (UHC) secara penuh mulai November 2026.
Program tersebut ditujukan untuk menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai ketentuan dan mekanisme kepesertaan yang berlaku.
“UHC kita sudah berkebulatan tekad. Saya sudah tegaskan, berlaku penuh pada bulan November,” pungkasnya.
Setelah penyampaian pandangan umum fraksi, pembahasan Raperda APBD 2027 akan berlanjut pada jawaban Bupati atas pandangan fraksi, kemudian dilanjutkan ke pembahasan tingkat komisi hingga tahapan pengambilan keputusan.
Sorotan terhadap PAD dan efektivitas belanja menjadi bagian penting dalam proses pembahasan tersebut. Publik kini menantikan bagaimana pemerintah daerah menjawab catatan DPRD sekaligus memastikan rancangan anggaran 2027 mampu mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
PENULIS: REI
