NEWSCAKRAWALA.ID — Kabupaten Sampang kembali mencatatkan catatan kelam dalam peta perekonomian Jawa Timur. Selama dua dekade atau 20 tahun berturut-turut, daerah di jantung Pulau Madura ini masih memegang predikat sebagai kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi se-Jawa Timur.
Berdasarkan data historis Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin di Kabupaten Sampang secara konsisten berada di peringkat teratas dari 37 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Meskipun berbagai skema bantuan sosial, dana desa, hingga program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat dan daerah terus digelontorkan, angka kemiskinan di Sampang masih bertahan di kisaran 20 hingga 22 persen, Minggu 9 Agustus 2026.
Sejumlah pengamat ekonomi dan kebijakan publik menilai, posisi Sampang yang stagnan selama 20 tahun disebabkan oleh persoalan kemiskinan struktural yang belum terselesaikan.
Pertama, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)..
Kualitas sumber daya manusia di Sampang secara historis masih berada di papan bawah Jawa Timur. Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi penghambat utama dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
Kedua, ketergantungan pada sektor tradisional.Sebagian besar penduduk masih menggantungkan hidup pada pertanian lahan kering, tambang garam rakyat, dan perikanan tangkap. Sektor-sektor ini sangat rentan terhadap perubahan iklim, gagal panen, serta fluktuasi harga pasar.
Ketiga, minimnya investasi dan industrialisasi.
Terbatasnya infrastruktur pendukung, akses air bersih, dan konektivitas jalan membuat investor masih enggan menanamkan modal skala besar yang dapat membuka lapangan kerja formal secara masif.
Kondisi stagnan selama dua dekade ini memicu kritik dari akademisi dan tokoh masyarakat lokal. Penanganan kemiskinan di Sampang dinilai masih terlalu bertumpu pada bantuan sosial yang bersifat karitatif atau jangka pendek, ketimbang program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan terukur.
“Tanpa reorientasi strategi, bantuan sosial hanya akan membuat masyarakat bergantung, bukan mandiri,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik di Madura.
Desakan Reorientasi Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur didesak untuk segera melakukan terobosan. Fokus penanganan kemiskinan harus dialihkan pada 4 pilar utama:
1. Percepatan reformasi pendidikan dan pelatihan keterampilan vokasi untuk menaikkan IPM dan RLS.
2. Perbaikan gizi untuk menekan angka stunting.
3. Optimalisasi potensi daerah seperti industri pengolahan hasil laut dan garam.
4. *Integrasi data penerima bantuan* yang transparan dan akuntabel.
Tanpa adanya kebijakan radikal dan terintegrasi, tantangan bagi Sampang untuk lepas dari predikat kabupaten termiskin di Jawa Timur diperkirakan masih akan membentang panjang.
Reporter : Saladin
