NEWSCAKRAWALA.ID – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Ini menjadi WTP ke-7 kali secara beruntun bagi Pasbar.
Capaian itu disampaikan Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto, saat menyampaikan Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin 15 Juni 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah. Hadir lengkap anggota DPRD, unsur Forkopimda, Staf Ahli, Asisten, seluruh kepala OPD, dan pemangku kepentingan daerah.
Bupati Yulianto menyampaikan apresiasi kepada semua pihak.
“Capaian ini bukan milik eksekutif saja, melainkan hasil kerja keras dan sinergi antara Pemerintah Daerah, DPRD, serta seluruh jajaran aparatur. Ini bukti pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Meski meraih WTP ketujuh kalinya, Bupati menegaskan Pemkab tidak berpuas diri. Masih ada catatan perbaikan dari BPK yang harus ditindaklanjuti agar tata kelola keuangan semakin sempurna.
Secara rinci, realisasi keuangan Pasaman Barat 2025 menunjukkan kinerja baik. Pendapatan daerah ditargetkan Rp1,262 triliun dan terealisasi Rp1,262 triliun atau 99,99%. Belanja dan transfer dianggarkan Rp1,333 triliun dengan realisasi Rp1,196 triliun atau 89,74%.
Posisi keuangan per 31 Desember 2025 mencatat total aset Rp2,656 triliun dengan kewajiban Rp40,85 miliar, sehingga ekuitas bersih senilai Rp2,615 triliun. Rinciannya: aset lancar Rp143,46 miliar, investasi jangka panjang Rp125,55 miliar, aset tetap Rp2,237 triliun, dan aset lainnya Rp148,49 miliar.
Bupati berharap dukungan dan pengawasan konstruktif DPRD terus terjalin.
“Kami berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan. Dukungan DPRD sangat kami butuhkan agar APBD benar-benar menjadi instrumen kuat untuk membangun daerah dan mensejahterakan warga,” pungkasnya
.
Reporter : Jeni
