Dinkes KB Sampang Dinilai Abaikan Surat Audiensi, MCS: Kami Hanya Sampai Resepsionis

NEWSCAKRAWALA.ID  – Kedatangan rombongan Media Center Sampang (MCS) ke Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Kabupaten Sampang, Kamis, 19 November 2026 pagi, berakhir tanpa audiensi.

Rombongan yang datang untuk menindaklanjuti surat permohonan audiensi tertanggal 11 November 2026 itu hanya diterima di area resepsionis. Setelah menunggu, mereka diminta untuk kembali menyusun jadwal baru.

Padahal, surat tersebut telah berada di meja dinas selama delapan hari tanpa ada surat balasan, pemberitahuan penundaan, maupun kepastian jadwal.

 

Konfirmasi Lisan Tidak Diakui

Ketua MCS, Fathor Rahman, mengatakan pihaknya telah melakukan konfirmasi melalui telepon pada Rabu, 18 November 2026. Saat itu, ia mengaku diarahkan dari sekretariat menuju Kasubag Umum.

Namun saat tiba di lokasi, agenda audiensi dinyatakan belum bisa dilaksanakan.

Perdebatan sempat terjadi di lobi kantor. Hasilnya, hanya dua pengurus MCS yang diizinkan masuk untuk bertemu Sekretaris Dinkes KB, Titin Hamidah, bersama Kasubag Umum, Amir Firdaus Sudjai.

Pertemuan terbatas itu pun tidak menghasilkan keputusan. Pihak dinas tetap meminta agar audiensi dijadwalkan ulang dengan alasan menunggu petunjuk pimpinan.

 

Delapan Hari Tanpa Jawaban

Sekretaris MCS, Yevi Dridaryanto, mempertanyakan sikap dinas yang memilih diam selama delapan hari. Menurutnya, jika audiensi memang tidak dapat dilaksanakan, dinas seharusnya menyampaikan pemberitahuan resmi sejak awal.

Sikap tersebut, kata Yevi, membuat pihaknya datang tanpa kepastian dan pulang tanpa hasil.

Persoalan ini tidak hanya soal jadwal yang tertunda. Dalam tata kelola pelayanan publik, setiap surat masuk dari masyarakat wajib ditindaklanjuti secara terukur. Pembiaran terhadap surat resmi dapat dibaca sebagai lemahnya kepatuhan terhadap standar pelayanan.

Regulasi pelayanan publik mengharuskan instansi pemerintah merespons permohonan masyarakat sesuai prosedur dan prinsip pemerintahan yang baik. Begitu pula prinsip keterbukaan informasi, yang menuntut setiap proses administrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, organisasi kemasyarakatan memiliki posisi yang sah sebagai mitra pemerintah sekaligus pengawas sosial. Karena itu, aspirasi yang disampaikan melalui surat resmi seharusnya mendapatkan perlakuan administratif yang setara.

 

Akan Ditempuh Jalur Pengawasan

MCS memastikan tidak berhenti pada kekecewaan. Organisasi tersebut akan menempuh jalur pengawasan formal.

Agenda yang disiapkan antara lain mengajukan somasi administratif kepada dinas, menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat Sampang, serta mengadukan dugaan maladministrasi ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.

Sampai berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Kepala Dinkes KB Kabupaten Sampang terkait alasan penundaan audiensi maupun kapan jadwal pengganti akan ditetapkan.

 

Redaksi masih membuka ruang hak jawab bagi pihak Dinkes KB Sampang untuk memberikan klarifikasi secara berimbang.

 

 

REPORTER : SALADIN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *