Blog  

Penyimpangan PPDB SMA / SMK Negeri di Kediri Kacabdindik Propinsi Jawa Timur Harus Bertanggung Jawab

Newscakrawala id || Pamekasan
Pengaduan aliansi Kediri bersatu yang ditengarai penyimpangan PPDB yang sistematik di beberapa lembaga sekolah SMK / SMA di Kediri atas carut marut pelaksanaan penerimaan peserta didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK Negeri di Kediri Jawa Timur tahun 2024 berlajut.

Kordinator Aliansi Kediri Bersatu Supriyo mendatangi Mapolres Kediri Kota guna mempertanyakan perkembangan kasus dugaan Gratifikasi dan Pungli dalam Penerimaan Peserta Didik Baru/PPDB Tingkat SMA/SMK di Kota Kediri Tahun 2024, Sabtu (5/10/2024).

Priyo berharap, kasus ini bisa selesai sebelum adanya PPDB Tahun 2025 mendatang sehingga tidak muncul lagi praktek-praktek yang sangat merugikan dikalangan masyarak,tandasnya.

Mantan aktivis 1998 ini juga diklarifikasi atas pemberitahuan SP2HP yang dilayangkan terhadap dirinya beberapa waktu lalu.

Oknum penyelenggara negara yang bisa berpotensi menjadi tersangka dan dimungkinkan bisa dua orang tersangkanya. Dan sejauh ini setidaknya sudah ada 30 an saksi yang telah diperiksa serta akan juga bisa diperiksa atau diklarifikasi ulang termasuk oknum Wakil Rakyat guna membuat terang kasus itu,” jelasnya dihadapan wartawan pada Sabtu 5/10/2024..

Penyimpangan PPDB tahun 2024 ini menciptakan opini dan keluhan masyarakat Kediri bahwasanya pendidikan di Kediri dijadikan lahan komersialisasi oleh oknum oknum cabang dinas pendidikan wilayah Kediri.

Dari pengakuan orang tua murid yang anaknya sudah diterima di SMA favorit di kota Kediri,ia mengaku harus mengeluarkan uang senilai Rp.20.000.000,00 ( Dua puluh juta rupiah ),menurutnya hal ini sudah menjadi umum di wilayah Kediri.

“Nilai segitu masih murah,ada teman saya untuk mendapatkan sekolah terfavorit di kota Kediri harus mengeluarkan uang Rp.40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah ), akunya yang namanya untuk tidak disebutkan.

Sementara itu pengamat pendidikan di kota Kediri Sawong aris Prabowo merasa prihatin atas budaya pendidikan di Kediri yang saat ini dikadikan lahan komersialisasi oleh oknum oknum Cabang dinas.

Sudah saatnya KPK turun ke penyelenggara lembaga pendidikan di Kediri,ini sudah merusak lembaga pendidikan di Kediri,dan kepala cabang dinas Pendidikan propinsi wilayah Kediri harus bertanggung jawab,tutur Sawong yang juga pegiat hukum di Kediri.

“Kacabdindik Kediri sudah gagal menjadikan lembaga pendidikan di Kediri yang bersih dari oknum oknum pungli,ini membuktikan bahwa ini konpirasi yang terselubung,terang sawong pada Sabtu 5/10/2024.

“Saya berharap aksi teman teman Aliansi LSM Kedir segera ditanggapi,untuk menjadikan lembaga pendidikan di Kediri damai dan lebih kondusif,” harapnya. ( Roni ).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *