NEWSCAKRAWALA.ID – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026 akhirnya mendapat persetujuan seluruh fraksi DPRD Pamekasan.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Pamekasan, Rabu (30/9/2026), yang dipimpin langsung Ketua DPRD Pamekasan, Ali Maskur. Seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tersebut tanpa menyampaikan penolakan.
Dari total 45 anggota DPRD Pamekasan, sebanyak 39 anggota hadir dan menandatangani daftar hadir. Dengan jumlah tersebut, rapat dinyatakan memenuhi kuorum sebagaimana ketentuan Pasal 133 ayat (1) huruf c Tata Tertib DPRD.
Usai memastikan terpenuhinya kuorum, Ali Maskur mengetuk palu sidang sebanyak tiga kali sebagai tanda rapat paripurna resmi dibuka dan terbuka untuk umum.
Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman, yang hadir langsung dalam agenda tersebut menyampaikan apresiasi atas persetujuan seluruh fraksi.
“Alhamdulillah, respon dari semua fraksi menerima. Artinya tidak ada masalah,” ujar Kholilurrahman seusai rapat paripurna.
Menurut Bupati, dalam perubahan APBD 2026 tersebut nota keuangan tidak mengalami perubahan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Tahapan selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan akan segera mengirimkan Raperda yang telah disetujui DPRD kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjalani proses evaluasi sebelum ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Dalam 1 sampai 2 hari ini akan kita kirim ke Gubernur. Fokus kita selanjutnya adalah percepatan. Yang mungkin disegerakan, ya kita segerakan,” tegasnya.
UHC NOVEMBER 2026 JADI TARGET PEMKAB
Di balik persetujuan P-APBD 2026, sektor kesehatan menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
Bupati Kholilurrahman secara terbuka memasang target agar program Universal Health Coverage (UHC) dapat mulai berjalan pada November 2026.
Untuk mencapai target tersebut, terdapat dua indikator kepesertaan yang harus dipenuhi, yakni minimal 98 persen penduduk Pamekasan terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan sedikitnya 80 persen dari jumlah tersebut berstatus aktif.
Bupati menjelaskan, pemerintah daerah akan memanfaatkan bulan Oktober untuk melakukan komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi guna mempercepat pemenuhan persyaratan tersebut.
Hal itu juga berkaitan dengan kesiapan anggaran UHC yang menurutnya harus mengendap selama satu bulan sebelum program dapat berjalan efektif.
“Target kita November UHC sudah jalan. Oktober ini kita akan komunikasikan terus, karena dananya harus mengendap satu bulan dulu,” jelasnya.
PENGUSAHA DAN PERUSAHAAN IKUT DIDORONG
Menariknya, upaya mengejar target UHC tidak hanya akan bertumpu pada kemampuan keuangan daerah melalui APBD.
Pemkab Pamekasan juga berencana melibatkan sektor swasta. Bupati akan mengajak para pengusaha dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Pamekasan untuk turut bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerjanya.
Perusahaan diharapkan mendaftarkan karyawan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan kepesertaan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja di Pamekasan.
Dengan keterlibatan pemerintah daerah dan dunia usaha, target UHC diharapkan tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
BUPATI SIAP TEMUI MAHASISWA, UHC JADI PERHATIAN PUBLIK
Sementara itu, menanggapi rencana aksi demonstrasi kelompok mahasiswa yang mendesak percepatan pelaksanaan UHC, Bupati Kholilurrahman menyatakan kesiapannya untuk menemui massa aksi secara langsung.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah membuka ruang komunikasi terhadap aspirasi mahasiswa yang menginginkan percepatan layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Kalau enggak sakit, saya pasti menemui,” pungkasnya.
Persetujuan P-APBD 2026 kini menjadi salah satu tahapan penting bagi Pemkab Pamekasan untuk melanjutkan agenda pembangunan dan pelayanan publik.
Namun, perhatian masyarakat selanjutnya tertuju pada realisasi program, khususnya kepastian pelaksanaan UHC pada November 2026.
Sebab, keberhasilan kebijakan anggaran pada akhirnya bukan hanya diukur dari persetujuan di ruang paripurna, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, terutama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan.
PENULIS : REI
