NEWSCAKRAWALA.ID – Persoalan judi online kembali disoroti masyarakat Kabupaten Sampang. Sejumlah warga mempertanyakan dugaan keterkaitan aktivitas judi online yang dilakukan salah satu anggota keluarga dengan kendala yang dialami dalam menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Bantuan sosial pada dasarnya diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria sosial dan ekonomi sesuai ketentuan pemerintah. Karena itu, warga berharap setiap kendala dalam penyaluran dapat dijelaskan secara terbuka,Senin 24 Agustus 2026.
Hingga saat ini, dugaan adanya hubungan antara aktivitas judi online dengan status penerima PKH belum dapat dipastikan. Warga menyadari diperlukan pemeriksaan, pencocokan data, serta penjelasan resmi dari instansi berwenang agar tidak muncul kesimpulan sepihak.
“Kalau memang ada anggota keluarga yang terlibat judi online, kami berharap persoalannya diperiksa dengan jelas. Jangan sampai anggota keluarga lain yang tidak terlibat ikut dirugikan,” ujar seorang warga.
Masyarakat berharap proses verifikasi penerima bantuan dilakukan menyeluruh. Penilaian, kata mereka, sebaiknya tidak hanya didasarkan pada satu aspek atau dugaan, tetapi mempertimbangkan kondisi keluarga secara objektif berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.
Warga menilai perlu ada ruang klarifikasi bagi keluarga yang merasa namanya tidak lagi masuk daftar penerima atau mengalami kendala penyaluran. Pemerintah diharapkan menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah, terbuka, dan dapat ditindaklanjuti.
Menurut masyarakat, keterbukaan dalam proses pendataan penting untuk mencegah kesalahpahaman. Dengan adanya mekanisme klarifikasi, warga bisa mengetahui alasan perubahan status sekaligus memperbaiki data jika ditemukan ketidaksesuaian.
Selain persoalan pendataan, warga juga menyoroti dampak judi online terhadap kehidupan keluarga. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga apabila dilakukan terus-menerus.
“Kami berharap pemerintah serius memberantas judi online. Jangan sampai aktivitas tersebut merusak kondisi ekonomi keluarga,” harap warga.
Warga meminta upaya pemberantasan tidak hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga dibarengi edukasi mengenai risiko judi online. Edukasi dinilai penting agar keluarga dengan kondisi ekonomi rentan tidak semakin terbebani.
Masyarakat juga meminta pengawasan terhadap penggunaan data kependudukan seperti KTP dan KK diperkuat agar tidak disalahgunakan untuk aktivitas digital yang merugikan.
Pemerintah daerah, instansi sosial, dan pihak terkait lainnya juga diharapkan memperkuat koordinasi dalam pemutakhiran data penerima bantuan. Pemutakhiran data berkala dinilai penting agar bantuan tepat sasaran sesuai kondisi terkini.
Terkait dugaan keterkaitan judi online dengan kendala PKH, warga menegaskan perlunya penjelasan dan konfirmasi resmi dari instansi berwenang. Hal itu penting agar informasi di masyarakat tidak menimbulkan stigma terhadap keluarga tertentu.
Pada akhirnya, masyarakat berharap dua hal bisa berjalan beriringan. Pemberantasan judi online terus dilakukan untuk melindungi masyarakat, sementara penyaluran PKH tetap berpedoman pada data, kriteria, dan ketentuan resmi.
Dengan verifikasi yang transparan, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, dan pemutakhiran data berkala, warga berharap tidak ada keluarga yang dirugikan akibat kesalahan informasi atau administrasi.
Reporter : Saladin
