NEWSCAKRAWALA.ID– Gedung DPRD Pamekasan dikepung massa sejumlah 7000 lebih. Mereka bukan mahasiswa. Mereka adalah juru masak, pemasok sayur, sopir, dan pekerja dapur SPPG.
Alasannya cuma satu: menjaga Program Makan Bergizi Gratis tetap hidup.
Massa bergerak sejak pagi. Tanpa spanduk partai. Tanpa atribut politik. Yang ada hanya tuntutan ekonomi. Mereka khawatir jika MBG diganggu, maka ribuan kepala keluarga di Pamekasan akan kehilangan sumber nafkah, Kamis 2 Juli 2026.
“MBG ini sudah jadi gaji kami. Kalau program ini mati, kami mau makan apa?” kata salah satu perwakilan peserta aksi.
Isu ekonomi itu yang ditangkap pejabat. Bupati Kholilurrahman yang menemui massa menyebut MBG harus diputar ke ekonomi lokal.
“Jangan impor. Pakai telur Pamekasan, pakai sayur Pamekasan. Kalau rantai pasoknya orang sini semua, otomatis pengangguran turun,” ujarnya.
Senada, Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas MBG Sukriyanto memberi jaminan teknis.
“Kami pastikan MBG tidak akan berhenti selama kualitas menu dijaga dan mitra kooperatif dengan Satgas. Perizinan dan kendala teknis jadi tanggung jawab kami,” kata Sukriyanto.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Ali Masykur memberi jaminan politik.
“Ini bukan demo biasa. Ini suara perut rakyat. Akan kami sampaikan ke DPR RI dan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Selain soal MBG, Bupati Kholilurrahman juga menyoroti arah APBD 2025. Ia menegaskan anggaran harus berdampak langsung ke rakyat.
“Kami ingin APBD ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Efisiensi harus jalan, tapi pelayanan dasar jangan sampai turun,” ujarnya.
Bupati menyebut Pemkab akan fokus pada digitalisasi PAD, penataan SDM, kesejahteraan guru P3K, percepatan MBG, dan pengisian jabatan Plt. di sejumlah OPD.
Aksi ditutup setelah ada kesepakatan tertulis antara massa dengan Eksekutif dan DPRD. Baru setelah itu, 7000 orang pulang dengan tertib.
Reporter : Fita
