NEWSCAKRAWALA.ID— Pengawasan internal yang dilakukan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atas dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Desa Barat, Kabupaten Lumajang, telah rampung. Seluruh berkas hasil pemeriksaan kini resmi diserahkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, membenarkan telah menerima laporan permasalahan tersebut dan segera mengambil langkah tindak lanjut.
“Saya sudah mendisposisikan perkara ini kepada Inspektorat Kabupaten Lumajang untuk diperiksa secara mendalam,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, pemeriksaan yang melibatkan tim APIP dan Inspektorat Lumajang didasari temuan dugaan penyimpangan dan korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) tahun anggaran 2025.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Lumajang, Aan, menegaskan proses pengawasan internal telah selesai dilaksanakan. Ia memastikan berkas lengkap telah diserahkan ke lembaga berwenang beberapa pekan lalu.
“Benar, berkas perkaranya sudah tuntas kami susun dan sudah dilimpahkan ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Lumajang sesuai jalur hukum. Surat pengantarnya saya tujukan langsung kepada Kapolres,” tegasnya.
Aan juga menyampaikan bahwa pihaknya menerima pengaduan dari masyarakat dengan sejumlah pokok permasalahan, namun ruang lingkup pemeriksaan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan APBD atau keuangan negara.
Dengan penyerahan ini, penanganan kasus resmi beralih ke tahap penyelidikan kepolisian untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut serta mengungkap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Pemerintah daerah berharap proses hukum berjalan terbuka dan adil, sekaligus menjadi pengingat agar pengelolaan keuangan desa ke depan lebih tertib, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Penulis : Her
