Newscakrawala.id || Madiun
Kepemimpinan Altryan Selvian Aditya dituding tak berpihak kepada masyarakat terkait pengelolaan anggaran yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.
Tudingan itu disampaikan langsung oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mahfud bersama seluruh jajaran.
Mahfud melalui sambungan telfon Whatsapp mengatakan, BPD sebagai lembaga pengawasan ditingkat desa, namun hampir dan tidak pernah dilibatkan dalam urusan desa. Bahkan, program pemerintah desa Wonorejo hingga saat ini tidak memiliki kejelasan.
“Kami tidak tahu fungsi kami apa dalam kepengurusan ini. Setiap program desa kami tak pernah diajak bermusyawarah” Ungkapnya, Sabtu, 24/05/2025.
Ironisnya, salinan APBDes pun hingga saat ini tidak pernah diberikan kepada BPD. Diungkap Mahfud, jika pihaknya sudah sering meminta, namun kepala desa hanya selalu memberikan janji dan tidak pernah diberikan hingga saat ini.
“Kami sudah sering meminta salinan APBDes, namun pak lurah hanya menjawab besok. Dan sampai saat ini tidak pernah diberikan.” Cetusnya geram.
Bukan hanya BPD, Sekretaris Desa yang menjadi bagian dari pemerintah desa pun menurut Mahfud juga tidak pernah terlibat dalam urusan desa.
” Pak Sekdes pun juga tidak pernah tahu ada program di desa. Kayak ada pembangunan tower BTS pun pak Lurah tidak mengajak koordinasi. Apalagi pembangunan tower BTS sudah hampir selesai pengerjaan rangka besi nya.” Tambahnya.
Tentunya, jika Kepala desa yang tidak transparan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menyebabkan ketidak percayaan masyarakat dan masalah dalam pengelolaan desa. BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan APBDes, sehingga transparansi sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan desa.
Awak media sudah berusaha mengkonfirmasi hal ini melalui pesan whatsapp namun sampai berita ini di tayangkan masih belum ada balasan. (Yan)
