NEWSCAKRAWALA.ID – Tanjung Redeb
Nelayan di Pulau Maratua hingga kini masih menghadapi permasalahan yang tak kunjung ditemui solusinya, yakni susahnya mendapatkan BBM bersubsidi dari pemerintah, padahal stok selalu sampai di pulau terluar dari Kabupaten Berau itu.
Anggota DPRD Berau, Abdul Waris pun angkat bicara. Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.
Ia menilai distribusi BBM subsidi seharusnya benar-benar berpihak kepada nelayan, bukan justru menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Kalau nelayan sampai kesulitan solar, ini jelas ada yang tidak beres. Subsidi itu tujuannya membantu mereka, bukan malah dipersulit atau bahkan diduga bocor ke pihak lain,” tegasnya.
Waris juga menyoroti dugaan adanya praktik penyimpangan dalam penyaluran biosolar, termasuk indikasi distribusi yang tidak tepat sasaran.
Ia meminta pengawasan diperketat, terutama pada titik distribusi seperti SPBU atau penyalur resmi.
“Kalau benar ada oknum yang bermain, ini harus ditindak tegas. Jangan sampai jatah nelayan justru digunakan oleh pihak yang tidak berhak, seperti usaha komersial,” ujarnya.
Dirinya mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait, untuk turun langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi di Maratua.
Menurutnya, transparansi dan pengawasan ketat menjadi kunci agar persoalan ini tidak terus berulang.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, menegaskan bahwa penyaluran biosolar sebenarnya telah diatur melalui mekanisme resmi. Setiap nelayan yang ingin mendapatkan BBM subsidi wajib mengantongi izin kapal serta rekomendasi dari dinas.
Meski demikian, Majid mengakui masih adanya kendala di lapangan, termasuk cepat habisnya stok biosolar setelah distribusi dilakukan. Ia juga membuka kemungkinan adanya penyimpangan, dan memastikan akan menindaklanjuti jika ditemukan bukti yang kuat. (Adv).
Reporter : SW
