NEWSCAKRAWALA.ID Polemik SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan memasuki babak baru. Polres Pamekasan memanggil dan melakukan klarifikasi selama kurang lebih empat jam terhadap Arofatin Nisa’, tokoh yang pernah menjabat Bendahara Yayasan sekaligus Ketua Yayasan pada periode sebelumnya, Senin 22 Juni 2026.
Klarifikasi itu menjadi sorotan karena Arofatin Nisa’ memegang peran strategis dalam sejarah pengelolaan yayasan dan lembaga pendidikan yang kini tengah disegel. Namun usai pemeriksaan, ia meninggalkan Mapolres tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Sikap itu memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat yang menanti kepastian.
Di waktu yang sama, suasana Polres Pamekasan juga diwarnai aksi siswa. Sejumlah pelajar SMK Kesehatan Nusantara mendatangi Mapolres. Mereka tidak datang untuk bicara hukum atau sengketa internal yayasan. Mereka datang membawa satu harapan sederhana: sekolah dibuka lagi.
Bagi mereka, penyegelan sekolah bukan lagi soal konflik orang dewasa. Yang mereka rasakan langsung adalah hilangnya ruang belajar, laboratorium praktik, dan persiapan PKL di rumah sakit.
“Kami hanya ingin sekolah kami kembali dibuka. Kami membutuhkan laboratorium untuk praktik dan persiapan PKL di rumah sakit. Kami hanya ingin belajar seperti biasa,” ujar Nayla, salah satu siswi yang ikut menyampaikan aspirasi.
Nada kecewa itu terdengar dari hampir semua siswa yang datang. Mereka merasa tidak terlibat dalam konflik, tapi paling merasakan dampaknya. Fasilitas pendidikan yang jadi jembatan ke masa depan kini terputus.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan luas. Pendidikan yang seharusnya jadi ruang tumbuh generasi muda justru terhenti karena persoalan yang belum tuntas.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Pamekasan menjelaskan bahwa proses yang berjalan masih tahap klarifikasi dan pendalaman fakta. Polisi tidak hanya memeriksa pihak terkait, tapi juga mendalami substansi pengaduan serta membuka ruang mediasi agar ada solusi terbaik untuk semua pihak.
Di tengah proses hukum itu, Yayasan Kunci Ilmu dan berbagai pihak pemerhati pendidikan berharap satu hal: kepentingan ratusan siswa tetap jadi prioritas utama. Karena pada akhirnya, yang paling dirugikan bukan pihak yang bersengketa, melainkan anak-anak yang setiap hari menunggu kepastian.
Hari ini masyarakat Pamekasan tidak hanya menunggu hasil klarifikasi dan langkah hukum selanjutnya. Mereka juga menunggu jawaban atas pertanyaan polos yang terus disuarakan siswa:
“Kami tidak bersalah, tetapi mengapa sekolah kami ditutup?”
Pertanyaan itu jadi pengingat keras. Di balik setiap konflik dan sengketa pengelolaan, ada ratusan anak yang hanya ingin belajar, mengejar cita-cita, dan mendapatkan hak pendidikan sebagaimana mestinya.
Reporter : tim
