NEWSCAKRAWALA.ID– Isu miring soal adanya fasilitas mewah dan perlakuan khusus bagi narapidana tertentu di salah satu Lapas di Jawa Barat membuat DPRD Kabupaten Kuningan bergerak cepat. Untuk memastikan isu tersebut tidak terjadi di Kuningan, Komisi II DPRD melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Kelas IIA Kuningan, Selasa (29/9/2026).
Anggota Komisi II DPRD Kuningan, Sri Laelasari, datang langsung sekitar pukul 13.00 WIB dan disambut Kepala Lapas Kelas IIA Kuningan, Eries Sugianto beserta jajaran. Tanpa seremonial berbelit, Sri langsung meminta untuk diajak berkeliling melihat kondisi riil di dalam Lapas.
Blok hunian menjadi titik pertama yang disisir. Satu per satu kamar warga binaan dibuka dan diperiksa. Tidak ada kamar ber-AC, tidak ada fasilitas hotel seperti yang ramai diberitakan di Lapas Cibinong Bogor. Semua terlihat seragam dan sesuai standar pemasyarakatan.
Pemeriksaan berlanjut ke area paling vital lainnya, yakni dapur umum tempat Makan Bergizi Gratis (MBG) diolah, klinik kesehatan Lapas, ruang pembinaan, area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), hingga ke area peternakan dan perumahan dinas petugas.
Hasil Sidak: Pelayanan Cukup Baik di Tengah Keterbatasan Anggaran
Setelah hampir dua jam menyisir seluruh area, Sri Laelasari memberikan kesimpulan tegas. Ia tidak menemukan adanya diskriminasi pelayanan maupun keistimewaan untuk warga binaan tertentu.
Menurutnya, berita viral soal Lapas Cibinong memang meresahkan publik, sehingga pengawasan langsung seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan.
“Saya sengaja datang karena kaget melihat pemberitaan di Lapas Cibinong. Makanya hari ini saya buktikan sendiri di Kuningan. Saya sudah keliling semua ruangan, dan saya saksikan sendiri di sini semua warga binaan diperlakukan sama. Tidak ada yang diistimewakan, semua sama di mata aturan,” tegas Sri.
Ia juga menilai, meski Lapas Kuningan masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, namun manajemen Lapas mampu menjaga kualitas pelayanan dasar tetap berjalan baik, terutama untuk layanan kesehatan dan pemberian makan.
Apresiasi Program Ketahanan Pangan dan Cegah Narkoba
Ada dua hal yang justru membuat Sri Laelasari memberikan apresiasi tinggi dalam sidak tersebut.
Pertama adalah komitmen zero narkoba. Ia melihat Kalapas Kuningan sangat serius melakukan deteksi dini dengan razia dan inspeksi mendadak ke kamar hunian secara berkala untuk mencegah peredaran narkoba, handphone ilegal, dan barang terlarang lainnya.
“Ini yang paling penting. Jangan sampai Lapas justru jadi tempat mengendalikan narkoba. Kalau ada warga binaan yang masih konsumsi apalagi jadi pengedar di dalam, itu harus ditindak tegas,” ujarnya.
Kedua adalah program pembinaan kemandirian yang dinilai sangat produktif dan tidak sekadar formalitas. Di lahan SAE, Lapas Kuningan berhasil menyulap lahan menjadi kawasan produktif. Ada kebun melon, kebun sayur, kolam ikan, peternakan kambing, ayam petelur, hingga peternakan sapi yang lokasinya ada di Palutungan, Cigugur.
Bahkan kreativitas warga binaan diasah lewat pembuatan peci batik khas Kuningan yang kini punya nilai jual, produksi roti, dan konveksi jahit.
“Ini luar biasa. Warga binaan tidak hanya dibina mentalnya, tapi juga diberi skill untuk hidup mandiri setelah bebas nanti. Pecinya bagus, rotinya enak, ini bisa jadi bekal ekonomi,” pujinya.
Kalapas Buka Pintu Untuk Diawasi Publik
Menanggapi hal itu, Kalapas Kelas IIA Kuningan, Eries Sugianto, menyambut baik pengawasan dari DPRD. Ia menegaskan pihaknya memang sengaja membuka diri untuk diawasi siapa pun agar tidak ada prasangka buruk terhadap Lapas.
Ia menjamin tidak akan ada perlakuan istimewa dan semua warga binaan mendapat hak yang sama sesuai undang-undang pemasyarakatan.
“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Ibu Dewan. Ini bagian dari transparansi kami. Kami pastikan semua warga binaan kami layani dan bina sesuai ketentuan, tanpa membeda-bedakan. Semua sama, tidak ada yang istimewa,” jelas Eries.
Ia berharap sinergi antara Lapas dan DPRD Kuningan terus diperkuat demi menciptakan sistem pemasyarakatan yang aman, tertib, transparan, dan akuntabel serta benar-benar mampu mencetak warga binaan yang siap kembali ke masyarakat.
REPORTER : RIYAN
