NEWSCAKRAWALA.ID Program Beasiswa SAHABAT ternyata lahir dari sebuah keprihatinan mendalam. Hal itu diungkap Bupati Sampang saat menyerahkan beasiswa kepada ratusan mahasiswa di Sampang.
Bupati mengaku sering turun langsung ke rumah-rumah warga. Di sana ia menemukan banyak anak muda Sampang yang cerdas dan punya mimpi besar menjadi dokter, insinyur, hingga abdi negara, namun harus mengubur mimpinya karena orang tua tidak mampu membiayai kuliah, Kamis 1 Oktober 2026.
“Dari situlah Beasiswa SAHABAT lahir. Saya tidak ingin cita-cita anak-anak Sampang padam hanya karena masalah ekonomi,” kata Bupati dengan nada haru.
Namun untuk mewujudkan beasiswa yang berkelanjutan, Bupati menegaskan Pemkab Sampang harus memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat dan mandiri. Untuk itu, ada dua terobosan besar yang ia perjuangkan.
Pertama, soal transformasi ekonomi malam. Bupati menceritakan kondisi Sampang beberapa tahun lalu yang sangat sepi dan seperti kota mati di malam hari.
“Dulu itu Sampang kayak hutan. Sepi. Jam 10 malam semua warung kelontong, toko, minimarket sudah tutup. Tidak ada kehidupan,” kenangnya.
Demi menghidupkan kota, Bupati mengambil keputusan paling kontroversial: mencabut aturan pembatasan dan mengizinkan semua pelaku usaha buka 24 jam. Keputusan itu membuatnya dihujat habis-habisan.
Ia tidak gegabah. Sebelum kebijakan itu diketok, ia terlebih dahulu sowan kepada para alim ulama. Sempat ada usulan konsep warung syariah dan diberi tenggat kajian tiga bulan, hingga akhirnya kebijakan 24 jam resmi diberlakukan.
“Logikanya sederhana, kita hidup 24 jam. Kalau tengah malam warga butuh obat, butuh susu anak, mau beli ke mana kalau tutup? Saya dihujat tidak apa-apa, yang penting warga butuh,” tegasnya.
Penataan wajah kota pun dilanjutkan dengan mempercantik taman dan Alun-alun Trunojoyo dengan memanfaatkan dana CSR dari Bank Jatim dan pihak swasta.
Kedua, soal perjuangan Dana Bagi Hasil Migas. Bupati blak-blakan menyebut selama ini Sampang hanya menjadi penonton di tengah potensi migas yang besar.
“Meskipun ada Petronas yang eksplorasi di wilayah kita, karena status kita belum dikategorikan sebagai daerah penghasil, otomatis DBH-nya lari ke pusat, bukan ke Sampang. Dulu ini tidak pernah diurus serius,” bebernya.
Saat ini Pemkab Sampang terus berjuang bersama SKK Migas agar status Sampang diakui sebagai daerah penghasil. Bupati memproyeksikan produksi baru akan terealisasi pada 2029.
“Insya Allah kita akan produksi di tahun 2029. Otomatis itu bukan saya yang menikmati hasilnya, tapi minimal saya sudah berbuat untuk Kabupaten Sampang. Mencarikan sumber pundi-pundi agar Sampang dapat bagi hasil yang adil untuk menyejahterakan rakyat dan untuk beasiswa anak-anak kita,” pungkasnya.
PENULIS : SALADIN
