NEWSCAKRAWALA.ID -Puluhan anggota Forum Masyarakat Transparansi dan Aspirasi Reformasi (Formatur) Kabupaten Pamekasan kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid III di depan Kantor Bupati Pamekasan, Kamis 16 Juli 2026.
Aksi ini merupakan bentuk desakan agar Pemerintah Kabupaten Pamekasan segera melaksanakan mutasi dan rotasi pejabat secara profesional dan transparan.
Dalam aksinya, massa membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Mutasi Rotasi Demi Pelayanan Maksimal” dan “Stop Titip Titipan Jabatan”.
Setelah berorasi, perwakilan massa kemudian diterima langsung oleh Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman, Wakil Bupati H. Sukriyanto, Sekretaris Daerah Taufikurrahman, Kepala BKPSDM, Kadinkes, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
Koordinator Formatur, Hendra, dalam orasinya menegaskan bahwa mutasi dan rotasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan serta mencegah terjadinya penumpukan jabatan pada pejabat tertentu, Kamis 16 Juli 2026.
“Kami sudah satu kali audiensi dan hari ini kembali menggelar aksi jilid III. Kami meminta Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda segera melakukan mutasi dan rotasi secara terbuka, berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan. Ini demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Hendra.
Ia menilai masih terdapat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami stagnasi kinerja. Menurutnya, beberapa pejabat telah terlalu lama menduduki jabatan yang sama sehingga perlu dilakukan penyegaran organisasi.
Dalam pertemuan tersebut, Formatur menyampaikan tiga tuntutan utama diantara nya sebagai berikut:
Pertama, mendesak Bupati segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) mutasi dan rotasi berdasarkan hasil uji kompetensi serta penilaian kinerja.
Kedua, meminta proses mutasi dilakukan secara transparan, profesional, serta bebas dari intervensi politik dan praktik KKN.
Dan yang Ketiga, menuntut penempatan pejabat disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman agar pelayanan publik semakin optimal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menyatakan bahwa seluruh masukan dari masyarakat akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Kami mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan. Mutasi dan rotasi merupakan bagian dari penyegaran organisasi. Saat ini tim sedang melakukan evaluasi, dan InsyaAllah dalam waktu dekat hasilnya akan kami umumkan,” ujar Bupati.
Senada, Sekretaris Daerah Pamekasan, Taufikurrahman, menegaskan bahwa proses mutasi dan rotasi harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami tidak ingin terburu-buru tetapi justru melanggar aturan. Semua tahapan akan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
Aksi berlangsung tertib selama kurang lebih satu setengah jam. Sebelum membubarkan diri, perwakilan Formatur dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan menandatangani berita acara sebagai bentuk tindak lanjut atas penyampaian aspirasi tersebut.
Reporter : Aril
