NEWSCAKRAWALA.ID – Pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sampang memicu polemik. Sorotan kini tertuju pada Kodim 0828 Sampang menyusul adanya dugaan ketimpangan anggaran miliaran rupiah dan tekanan terhadap para kepala desa di lapangan.
Masalah ini mengemuka saat audiensi Media Center Sampang (MCS) dengan Komisi I DPRD Sampang, Senin 25 Mei 2026. Dari sembilan anggota komisi, hanya tiga yang hadir: Mohammad Salim dari NasDem, Jauhari dari NasDem, dan H. Muji dari PPP.
Anggota Komisi I, Jauhari, membeberkan temuan yang ia nilai janggal. Menurutnya, ada selisih besar antara pagu anggaran resmi dan dana yang benar-benar diterima pelaksana di desa.
“Pagu untuk pembangunan KDMP tercatat Rp1,658 miliar. Tapi di lapangan, dana yang sampai hanya Rp450 juta sampai Rp800 juta,” ungkap Jauhari.
Perbedaan angka itu menimbulkan pertanyaan ke mana sisa anggaran miliaran rupiah itu mengalir. Publik kini meminta penjelasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengawalan program, termasuk Kodim 0828 Sampang.
Selain soal anggaran, Komisi I juga menyoroti beban yang ditanggung kepala desa. Program yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi desa justru diduga membebani keuangan desa karena skema pelaksanaannya yang bersifat top-down.
Para kades mengaku dihadapkan pada tekanan untuk menutupi biaya operasional KDMP menggunakan Dana Desa. Kondisi ini berpotensi melanggar aturan hukum terkait korupsi.
Di lapangan, pembangunan fisik juga dinilai dipaksakan. Beberapa proyek berjalan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG, serta tanpa dukungan SDM pengelola yang memadai.
Ketua MCS, Fathor Rahman atau Mamang, menilai ada pembiaran dalam pengawasan program ini.
“Kami minta DPRD bersikap tegas. Harus ada kejelasan kenapa program ini berjalan tanpa izin lengkap dan terkesan menekan aparatur desa,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I Mohammad Salim berjanji akan menindaklanjuti. Komisi I akan melayangkan surat pemanggilan resmi kepada Kodim 0828 Sampang, Asisten I Pemkab Sampang, dan pihak terkait lainnya untuk dimintai keterangan.
“Ini langkah awal untuk membuka persoalan anggaran dan dugaan tekanan terhadap kades,” kata Salim.
Hingga berita ini diturunkan, dua surat audiensi yang dilayangkan MCS ke Kodim 0828 Sampang belum mendapat respons untuk klarifikasi.
Reporter : Saladin
