NEWSCAKRAWALA.ID – Tanjung Redeb DPRD Berau akhirnya menggelar paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2025, Senin (4/5/2026) di ruang rapat gabungan.
Membuka paripurna, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menyebut jika paripurna yang digelar hari ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, rapat paripurna ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel,” ujarnya saat membuka paripurna.
Dikatakannya, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki fungsi pengawasan yang secara konstitusional dijalankan melalui pembahasan LKPJ Kepala Daerah.
“Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan secara mendalam oleh DPRD, dapat kami sampaikan bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian dan perbaikan,” tambahnya.
Dari sisi makro pembangunan daerah, beberapa indikator strategis menunjukkan tren yang positif, antara lain pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap terjaga pada kisaran stabil, didukung oleh sektor unggulan seperti pertambangan, pariwisata dan perikanan.
“Begitu pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan, mencerminkan perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat,” katanya.
Angka kemiskinan juga mengalami penurunan secara bertahap, meskipun masih terdapat kantong-kantong kemiskinan di wilayah tertentu yang memerlukan intervensi lebih terarah.
Demikian juga halnya Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang cukup optimal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah, walaupun efektivitas dan kualitas belanja masih perlu ditingkatkan.
Namun demikian, DPRD juga mencermati beberapa permasalahan strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir.
“Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan,” pungkasnya.
Selain itu, ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang masih cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya diversifikasi ekonomi daerah.
Penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk dalam perencanaan dan pengawasan program kegiatan. (Adv).
Reporter : SW
