Samarinda – Harapan besar terhadap peran PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) sebagai simpul logistik strategis di Kalimantan Timur terus dikawal oleh DPRD. Namun, Komisi II menyoroti masalah akses jalan nasional rusak yang dinilai menghambat kelancaran distribusi barang menuju terminal petikemas tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengungkapkan bahwa KKT merupakan hasil kerja sama antara Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dan Pelindo, dengan kontribusi aset, lahan dan modal. Terminal ini diandalkan menjadi penopang logistik kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Kalau dilihat dari tren, pertumbuhan KKT sudah bagus. Tapi kalau tidak didukung dengan infrastruktur memadai, seperti gudang dan akses jalan, maka akan menghambat potensi optimalnya,” ujar Firnadi saat ditemui di DPRD Kaltim, Jumat (20/6/2025).
Ia menyebut bahwa jalan penghubung menuju terminal menjadi sumber keluhan para pengguna jasa. Jalan tersebut berada dalam kewenangan nasional dan kini dalam kondisi rusak parah.
“Ini bukan masalah baru. Konsumen KKT banyak yang mengeluh. Makanya, kami dari Komisi II siap bantu fasilitasi koordinasi dengan Balai Jalan Nasional,” tegasnya.
Selain itu, politisi dari Fraksi PKS ini juga menekankan pentingnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam operasional KKT. Ia menyoroti perlunya rekrutmen SDM yang transparan dan pemberdayaan yang menyeluruh.
“Prinsipnya bukan hanya asal merekrut, tapi bagaimana tenaga kerja lokal diberi ruang tumbuh lewat transfer teknologi dan pelatihan. Ini penting agar kehadiran KKT benar-benar membawa dampak,” tambahnya.
PT KKT sendiri telah menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem bagi hasil dengan Pelindo dan Perusda MBS. Namun, DPRD Kaltim tetap menuntut pengelolaan yang akuntabel, terutama dalam penggunaan aset daerah.
“Transparansi pengelolaan harus terus ditingkatkan, termasuk soal ekspansi dan proyeksi keuntungan ke depan. Kita ingin KKT tidak hanya untung bagi perusahaan, tapi juga berkontribusi besar bagi ekonomi daerah,” lanjut Firnadi.
Sorotan Komisi II ini mencerminkan harapan agar PT KKT tidak hanya menjadi simpul distribusi nasional, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal di tengah transformasi Kalimantan Timur menjadi wilayah penyangga utama IKN.
Dengan pembenahan jalan akses dan optimalisasi peran SDM lokal, DPRD yakin KKT bisa menjadi model pengelolaan pelabuhan yang berkelanjutan dan inklusif. (ADV).
