NEWSCAKRAWALA.ID – Tanjung Redeb Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa purna tugas harus menjadi perhatian khusus Pemkab Berau. Melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPSDM), Pemkab diminta selektif menyaring calon pengganti kekosongan jabatan itu.
Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna, pun ikut menanggapi hal ini. Menurutnya, proses pengisian jabatan yang kosong tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa demi sekadar mengisi kursi yang kosong.
“Karena banyak tantangan dalam mencari figur birokrat, yang benar-benar kompeten dan memenuhi kualifikasi kepemimpinan saat ini cukup berat,” ujar Ratna saat memberikan tanggapan mengenai situasi birokrasi di Berau.
Diketahui, sebanyak 146 ASN di lingkungan Pemkab Berau dijadwalkan memasuki masa purna tugas, di mana beberapa di antaranya merupakan pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas. Kondisi ini menuntut langkah strategis agar kekosongan jabatan tidak menghambat pelayanan publik, Rabu (22/4)
Ia menekankan bahwa objektivitas dalam proses seleksi harus menjadi prioritas utama. Pasalnya, penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, dikhawatirkan akan berdampak langsung pada efektivitas roda pemerintahan daerah.
“Jangan sampai jabatan strategis diisi oleh orang yang tidak sesuai kapasitasnya. Proses seleksi harus tetap dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas dan objektivitas agar menghasilkan pejabat yang benar-benar kompeten,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar Pemkab Berau mulai memperkuat langkah pembinaan yang lebih terarah. Hal ini mencakup pemetaan potensi pegawai sejak dini dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.
Melalui momentum ini, para ASN yang memiliki peluang diharapkan dapat mempersiapkan diri secara maksimal untuk mengikuti proses seleksi. Kerja sama antara pembinaan dari pemerintah dan kesadaran peningkatan kualitas diri dari pegawai diharapkan mampu menutup celah kekosongan jabatan dengan hasil yang optimal. (Adv)
Reporter : SW
