Lembaga Adat Kesultanan Juga Harus Diberikan Prioritas

Foto :Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto ditemui , kebutuhan dukungan anggaran bagi kesultanan telah berulang kali diusulkan , Jumat (8/5)

NEWSCAKRAWALA.IDTanjung Redeb

Minimnya keterbatasan anggaran operasional baik di Kesultanan Sambaliung maupun Gunung Tabur, menjadi permasalahan yang tak boleh dianggap sepele. Ini karena Kabupaten Berau sendiri terbentuk berkat adanya dua kesultanan tersebut.

Bahkan, hingga kini pihak kedua kesultanan masih terus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, dan juga sering diundang ke acara-acara nasional di Jakarta.

“Anggaran operasional ini harus dipikirkan. Jangan sampai ini jadi permasalahan mereka terus menerus. Kondisi ini dapat memengaruhi keberlangsungan peran lembaga adat di tengah derasnya arus modernisasi,” ujar Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto ditemui beberapa waktu lalu.

Subroto mengungkapkan, bahwa kebutuhan dukungan anggaran bagi kesultanan sebenarnya telah berulang kali diusulkan, termasuk dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan. Namun hingga kini, usulan tersebut belum sepenuhnya terealisasi.

“Jangan sampai setiap tahun diusulkan, tapi tidak pernah terakomodir. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Dukungan anggaran merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas lembaga adat, agar tetap hidup dan berfungsi.

Ia menilai, pelestarian budaya tidak cukup hanya melalui kegiatan seremonial atau peringatan tahunan. Lebih dari itu, dibutuhkan dukungan berkelanjutan agar lembaga adat dapat menjalankan perannya secara maksimal.

“Kalau ingin budaya tetap hidup, maka lembaga adatnya juga harus kita dukung. Jangan hanya tampil saat acara, tapi di balik itu minim perhatian,” jelasnya.

Lebih lanjut, Subroto menambahkan, dukungan anggaran bagi kesultanan bukan sekadar kebutuhan operasional, melainkan investasi jangka panjang dalam menjaga identitas daerah. Tanpa dukungan yang memadai, peran kesultanan dikhawatirkan akan semakin terbatas bahkan tergerus perkembangan zaman.

“Kami akan dorong agar ini menjadi prioritas. Harus ada keberpihakan nyata agar aktivitas adat bisa berjalan tanpa hambatan,” pungkasnya. (Adv).

 

Reporter : SW

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *