NEWSCAKRAWALA.ID – Pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Pamekasan menjadi perhatian serius DPRD. Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Rosyid Fansori, menyoroti pentingnya transparansi penggunaan anggaran, keterbukaan dokumen teknis, serta kesesuaian hasil pembangunan dengan spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menegaskan, setiap pekerjaan revitalisasi sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi penggunaan anggaran maupun kualitas fisik bangunan.
Menurut Rosyid, pencairan anggaran revitalisasi dilakukan secara bertahap sehingga pelaksanaan pekerjaan di masing-masing satuan pendidikan juga menyesuaikan dengan tahapan pencairan tersebut.
“Karena pencairannya bertahap, secara otomatis progres pembangunannya juga selesai secara bertahap. Untuk pencairan awal, informasinya sekitar 75 persen, dengan estimasi 100 hari kerja sebagaimana tercantum dalam SPK,” ungkap Rosyid, Rabu (28/9/2026).
Ia memperkirakan seluruh pekerjaan revitalisasi sekolah dapat diselesaikan pada akhir Desember 2026. Meski demikian, menurutnya, diperlukan data konkret dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan untuk mengetahui secara menyeluruh jumlah sekolah penerima program, realisasi anggaran, serta perkembangan pekerjaan di lapangan.
Rosyid menjelaskan, program revitalisasi tersebut tidak hanya menyasar jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tetapi juga mencakup pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
DOKUMEN RAB SULIT DIAKSES SAAT SIDAK
Sorotan Rosyid semakin mengarah pada persoalan keterbukaan dokumen teknis pembangunan. Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah, ia mengaku mengalami kesulitan mengukur kesesuaian kualitas pekerjaan karena belum memperoleh dokumen RAB dari Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Bahkan, ketika meminta dokumen tersebut, sejumlah alasan disampaikan oleh pihak pengelola, mulai dari dokumen tertinggal di rumah, belum dibawa, hingga harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada dinas terkait.
“Ada berbagai alasan yang disampaikan, mulai dari dokumennya tertinggal di rumah, belum dibawa, hingga harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada dinas,” tegasnya.
Bagi Rosyid, dokumen RAB bukan sekadar kelengkapan administrasi. Dokumen tersebut menjadi instrumen penting untuk mengukur apakah pekerjaan pembangunan benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta anggaran yang telah direncanakan.
Ia meminta seluruh pelaksana program revitalisasi, khususnya P2SP, agar menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah disepakati dengan kementerian terkait.
“Ini penting agar kualitas bangunan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
SIDAK TANPA PEMBERITAHUAN, PENGAWASAN HARUS MENYENTUH KUALITAS
Rosyid juga menjelaskan bahwa sidak yang dilakukan DPRD merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif. Kunjungan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada dinas terkait dimaksudkan agar kondisi faktual di lapangan dapat diketahui secara langsung.
Sejumlah sekolah yang menjadi sasaran peninjauan di antaranya SDN Pangtonggal 2 dan SDN Tanjung 1, Kecamatan Pademawu.
Dalam kunjungan tersebut, ia berharap pihak pengelola sekolah maupun P2SP dapat menyiapkan seluruh dokumen teknis pembangunan sehingga proses pengawasan dapat berjalan secara terbuka dan terukur.
Menurutnya, keberhasilan program revitalisasi tidak semestinya hanya dinilai dari seberapa cepat bangunan diselesaikan atau seberapa besar progres fisiknya. Lebih dari itu, harus dipastikan bahwa setiap pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, RAB, dan kualitas bangunan yang telah direncanakan.
PENGAWASAN BUKAN SEKADAR MELIHAT BANGUNAN BERDIRI
Sorotan DPRD ini menjadi pengingat bahwa program revitalisasi sekolah menyangkut kepentingan publik, khususnya penyediaan sarana pendidikan yang aman, layak, dan berkualitas bagi para siswa.
Transparansi anggaran, keterbukaan dokumen, serta kesesuaian hasil pekerjaan merupakan bagian penting dari akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah.
Publik pun membutuhkan informasi yang jelas mengenai sekolah penerima bantuan, besaran anggaran, tahapan pencairan, hingga hasil akhir pembangunan.
Dengan demikian, pengawasan terhadap revitalisasi sekolah tidak berhenti pada bangunan yang terlihat berdiri, tetapi juga memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan fasilitas pendidikan sesuai perencanaan.
PENULIS : REI
