NEWSCAKRAWALA.ID – Kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Masalembu, di ujung kepulauan Kabupaten Sumenep, Madura, kembali menuai sorotan tajam publik.
Bukan soal keterbatasan alat medis, melainkan soal manajemen dan disiplin pimpinan. Kepala Puskesmas Masalembu dituding tidak pernah hadir di kantor dan abai terhadap program wajib Kementerian Kesehatan.
Sorotan itu dilayangkan Forum Masyarakat Masalembu untuk Perubahan (FM2P). Menurut forum tersebut, buruknya mutu layanan di Puskesmas Masalembu berakar dari lemahnya kepemimpinan.
Ketua FM2P, Farid, menilai pembiaran terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang tidak disiplin masuk kantor merupakan cerminan gagalnya pengawasan berjenjang. Ia meminta Bupati Sumenep turun tangan langsung.
“Ini bukan lagi soal internal Puskesmas, tapi sudah soal lemahnya sistem pengawasan. Kalau Kapusnya saja tidak ngantor, bagaimana anak buah mau disiplin? Yang wajib membenahi adalah Bupati sebagai pemegang regulasi tertinggi,” kata Farid, Rabu (23/9/2026).
Farid menyebut, dari seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Sumenep, Puskesmas Masalembu menjadi yang paling tertinggal dalam hal tata kelola dan pelayanan.
Indikatornya jelas, forum rutin bulanan yang menjadi nadi evaluasi Puskesmas, yakni Lokakarya Mini (Lokmin), tidak pernah berjalan.
Aturan dari Kementerian Kesehatan mewajibkan setiap Puskesmas menggelar Lokmin setiap bulan untuk mengevaluasi capaian program, menyusun perencanaan, dan membangun koordinasi lintas sektor. Namun di Masalembu, kewajiban itu diduga diabaikan.
“Bagaimana mau ada perbaikan? Rapat evaluasi paling dasar saja tidak pernah dilakukan. Padahal di forum Lokmin itulah semua masalah operasional dibahas dan dicarikan solusinya,” ujar Farid.
Data yang dihimpun FM2P, selama kurun waktu 13 bulan terakhir, Puskesmas Masalembu hanya tercatat satu kali menggelar Lokmin, yakni pada akhir Agustus 2026. Selebihnya, nihil kegiatan.
Akibatnya, perencanaan program kesehatan tidak berjalan, koordinasi lintas program macet, dan kerja sama lintas sektor lumpuh.
“Ini sangat miris. 13 bulan tidak ada Lokmin, itu artinya 13 bulan Puskesmas berjalan tanpa evaluasi. Ini potret bobroknya pengawasan Dinkes dan Pemkab Sumenep. Yang jadi korban tetap masyarakat kepulauan,” tegasnya.
Farid menegaskan, Lokmin bukan sekadar seremonial. Forum itu menjadi kunci untuk meningkatkan fungsi Puskesmas melalui penggalangan tim, baik lintas program maupun lintas sektor. Jika Lokmin saja tidak dijalankan dengan penuh tanggung jawab, mustahil pelayanan prima bisa terwujud.
Untuk itu, FM2P mendesak Bupati Sumenep agar tidak tutup mata dan segera mencopot Kepala Puskesmas Masalembu yang dinilai tidak cakap memimpin.
“Kami mengutuk keras pembiaran ini. Kami minta Bupati segera copot Kapus Masalembu. Masalembu butuh pemimpin Puskesmas yang benar-benar bekerja, bukan tempat buangan untuk pegawai nakal yang tidak disiplin,” pungkasnya.
Hingga berita ini naik tayang, Kepala Puskesmas Masalembu belum memberikan klarifikasi. Pesan konfirmasi yang dikirimkan media ini melalui WhatsApp hanya dibaca tanpa dibalas.
Penulis : Amin
