NEWSCAKRAWALA.ID – Tanjung Redeb
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat membuat semua sektor makin terhimpit, bahkan terpaksa melakukan pemangkasan untuk beberapa program yang seharusnya tetap berjalan.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, menilai berkurangnya alokasi belanja pemerintah berimbas langsung pada menurunnya perputaran uang di daerah.
Ia menjelaskan, saat anggaran daerah berada di kisaran Rp 6 triliun, distribusi dana ke masyarakat berjalan lebih masif melalui berbagai program, termasuk Alokasi Dana Kampung (ADK) dan kegiatan pembangunan lainnya. Namun kini, dengan adanya pemangkasan, aliran dana tersebut ikut tereduksi.
“Ketika anggaran turun, otomatis peredaran uang di masyarakat ikut melemah. Ini berpengaruh besar terhadap daya beli,” ujarnya.
Rudi juga mengungkapkan, berdasarkan data yang ia terima, terjadi penurunan signifikan pada tingkat daya beli masyarakat. Kondisi ini dinilai tidak bisa dianggap sepele, karena berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
Menurutnya, situasi global turut memperparah keadaan, mulai dari kenaikan harga BBM hingga dampak konflik internasional yang memengaruhi stabilitas ekonomi.
Hal ini membuat sektor-sektor utama, termasuk pertambangan, tidak lagi bisa diandalkan sepenuhnya sebagai penopang ekonomi.
“Sekarang ini, semua sektor terdampak. Kita tidak bisa hanya bergantung pada satu sektor saja, perlu langkah antisipatif yang cepat dan tepat,” tegasnya.
Ia pun meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyusun formulasi kebijakan yang adaptif dan terukur. Setiap program harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat agar tidak semakin terbebani di tengah kondisi ekonomi yang melemah. (Adv).
Reporter : SW
