Samarinda – “Jangan biarkan Mahakam Ulu terus tertinggal,” seruan ini menggema di halaman Gedung DPRD Kalimantan Timur pada Rabu (28/05/2025), saat puluhan warga yang tergabung dalam Kalekale Kalimantan Timur (KKT) dan Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Formas PM) menggelar aksi damai menuntut percepatan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan di wilayah mereka.
Aksi ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, didampingi sejumlah anggota Komisi III seperti Subandi, Sugiyono, Jahidin, dan Baharuddin Muin. Mereka mendengarkan lima tuntutan utama yang disampaikan oleh demonstran: pengawasan ketat terhadap pembangunan, percepatan jalan darat layak ke seluruh Mahulu, transparansi anggaran, pendirian Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan peningkatan kualitas SDM daerah tersebut.
“Kami ingin pembangunan yang nyata, bukan janji. Kami ingin jalan yang aman, fasilitas kesehatan, dan listrik 24 jam,” tegas Awen, Ketua Formas PM, di tengah orasinya. Ia menyebut kondisi Mahulu sangat tertinggal sejak kabupaten ini resmi berdiri pada 2012.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan komitmennya untuk menjadikan Mahulu sebagai prioritas dalam anggaran pembangunan. “Pemerintah daerah jangan biarkan Mahakam Ulu tertinggal. Segera bangun infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas umum. Ini menjadi tantangan kita bersama,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan proyek untuk memastikan kualitas dan efektivitas pembangunan. Hasanuddin menyebut Mahulu memiliki potensi besar di sektor tambang dan perkebunan, namun pemanfaatannya belum optimal karena minimnya infrastruktur.
Anggota Komisi III, Jahidin, turut menegaskan komitmen itu. “Insya Allah, Mahakam Ulu kita berikan skala prioritas. Meski kabupaten termuda, kebersamaan ini akan terus kita jaga,” ujarnya.
Formas PM juga menuntut agar Ketua DPRD memfasilitasi pertemuan dengan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, agar aspirasi mereka ditindaklanjuti secara konkret. Dalam penutupan aksi, Hasanuddin menyatakan bahwa pihaknya akan menjadwalkan pertemuan lanjutan serta mengupayakan alokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2026 untuk mengatasi permasalahan Mahulu.
Aksi ini mencerminkan kegelisahan warga terhadap ketimpangan pembangunan yang nyata di wilayah perbatasan. Jalanan rusak, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta krisis energi menjadi sorotan utama. Bahkan di beberapa wilayah, warga masih bergantung pada Ringgit Malaysia untuk bertransaksi, karena keterbatasan pasokan logistik dari dalam negeri.
Komitmen politik yang ditegaskan di forum ini diharapkan bukan sekadar retorika, tetapi menjadi titik awal perubahan nyata bagi Mahulu, kabupaten yang selama ini terasa jauh dari sentuhan kemajuan. (ADV).
