BONTANG – Wali Kota Bunda Neni meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan SP2D Online SIPD RI yang digelar Pemerintah Kota Bontang melalui BPKAD bersama BPD Kaltimtara dirangkai High-Level Meeting yang berlangsung di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Selasa (8/7/2025).
Acara ini juga dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Agus Taufik, Deputi Direktur OJK provinsi Kalimantan Timur, Ali Ridwan,staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Baharuddin, Asisten Administrasi Umum, Akhmad Suharto, Direktur Operasional dan manajemen resiko BPD Kaltimtara Kaltara, Yenny Israwati, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang, Sony Suwito Adicahyono, kepala BPD Kaltimtara Cabang Bontang, Ari Herlambang, serta seluruh kepala dan perwakilan OPD yang ada di kota Bontang serta lembaga keuangan daerah. Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri beberapa narasumber dari BPKAD provinsi Kaltim, dan Bankaltimtara Kantor Pusat Divisi Funding dan Customer Management, Yuliawan Saputra.
Wali Kota Bontang Bunda Neni dalam sambutannya menyampaikan bahwa implementasi Kartu Kredit Indonesia menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional serta meningkatkan efisiensi belanja daerah. Program ini juga diharapkan mampu mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah, sekaligus memupuk budaya kerja pemerintahan yang lebih transparan, cepat, dan akuntabel.
“Melalui launching KKI dan SP2D Online ini, kita ingin memperkuat efisiensi belanja daerah sekaligus mendorong kemandirian sistem keuangan nasional. Transformasi ini bukan sekadar soal alat pembayaran digital, tetapi juga membangun budaya kerja pemerintahan yang lebih bersih dan transparan,” ujar Wali Kota.
Dalam acara tersebut, turut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bontang yang diwakili oleh Kepala BPKAD dengan BPD Kaltimtara, yang menjadi landasan pemanfaatan KKI untuk empat OPD tahap awal seperti BPKAD, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) , Satuan Polisi dan Pamong Praja.
Untuk diketahui, Kalimantan Timur sendiri termasuk dalam 10 provinsi terbesar dalam implementasi KKI di Indonesia dan termasuk dalam 224 Pemda pengguna KKI.
Selain memberikan manfaat efisiensi kas daerah dan mengurangi penggunaan uang tunai, penggunaan KKI juga diyakini dapat meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas belanja karena seluruh transaksi tercatat secara real-time dan terdokumentasi digital. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang mendorong seluruh pemda memiliki peta jalan digitalisasi transaksi hingga 2030.
Dengan diluncurkannya KKI dan SP2D Online ini, Pemerintah Kota berharap program ini dapat menjadi percontohan digitalisasi keuangan daerah, tidak hanya di Kalimantan Timur tetapi juga kawasan penyangga lbu Kota Nusantara.
