Bontang – Di tengah nuansa budaya Erau Pelas Benua Guntung yang sarat adat dan tradisi, suara perlawanan terhadap kekerasan digital menggema dari panggung utama. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengingatkan bahwa peringatan ke-16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) tahun ini membawa tema global yang mendesak: United to End Digital Violence Against All Women and Girls atau Bersatu untuk Mengakhiri Kekerasan Digital terhadap Perempuan dan Anak Perempuan.
Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Erau Adat Pelas Benua Guntung pada Selasa pagi (18/11/2025), mempertegas komitmen Pemerintah Kota Bontang terhadap isu sosial yang makin relevan di era digital.
“Ruang digital semestinya menjadi tempat aman untuk belajar dan berkarya, namun kenyataannya masih dipenuhi perundungan, pelecehan, penyebaran konten pribadi tanpa izin, hingga eksploitasi daring,” ujarnya.
Ia menegaskan, meskipun kekerasan digital sering kali tidak kasat mata, dampaknya nyata. Mulai dari gangguan psikologis, hilangnya rasa aman, hingga terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, khususnya bagi perempuan dan anak perempuan.
Sebagai kota yang menjunjung semangat Bessai Berinta atau mendayung bersama, serta tradisi yang memuliakan perempuan dan anak, Bontang mengambil posisi tegas dalam perlindungan digital. Wali Kota menegaskan empat komitmen utama pemerintah kota: meningkatkan literasi digital berperspektif gender, memperkuat layanan pengaduan berbasis teknologi, mendorong regulasi daerah yang melindungi hak perempuan dan anak, serta membangun budaya digital yang etis dan saling menghormati.
“Kekerasan digital bukan isu individu, melainkan tanggung jawab kolektif. Mari bersatu, dari tokoh adat, pemuda, guru, orang tua, komunitas, hingga pelaku industri digital—semua bisa menjadi pelindung dan pelopor perubahan,” serunya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, agar suara korban tak lagi tenggelam dan sistem perlindungan makin kuat dari level lokal hingga nasional.
Dengan pengarusutamaan isu kekerasan berbasis gender digital di tengah perayaan budaya, Pemerintah Kota Bontang menunjukkan bahwa pembangunan manusia dan pelestarian adat bisa berjalan seiring. Pesan ini diharapkan menyentuh semua lapisan masyarakat agar Bontang benar-benar menjadi kota yang aman, inklusif, dan adil untuk semua. (ADV).
