Samarinda – “Jangan sampai belum jalan sudah gaduh,” ujar Sarkowi, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, dalam dialog publik bertajuk “Arah Baru Pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur” yang digelar di Teras Samarinda, Senin (30/6/2025). Acara ini diprakarsai oleh BEM FISIP Unmul, Pokja 30, dan sejumlah aliansi mahasiswa serta aktivis.
Salah satu topik utama dalam diskusi adalah program Gratispol, bantuan pendidikan tinggi yang diusung Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Sarkowi menekankan bahwa Kalimantan Timur, meski kaya sumber daya alam, harus mulai beralih ke pembangunan sumber daya manusia karena kekayaan alam bersifat tidak terbarukan.
“Transformasi ke SDM ini sangat penting, sebab IPM Kaltim harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan Gratispol menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan itu. Namun, ia juga menyoroti tantangan regulasi karena universitas berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Universitas itu kewenangan pusat, tapi yang kuliah ini rakyat Kaltim juga. Makanya dicari celah supaya tidak melanggar aturan,” jelasnya.
Oleh karena itu, istilah Gratispol kini diubah menjadi Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi agar sesuai dengan aturan dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
Sarkowi juga menyoroti keterbatasan fiskal daerah sebagai alasan mengapa bantuan pendidikan tidak bisa diberikan secara bebas. Dengan APBD Kaltim yang menurun dari Rp21 triliun ke Rp18 triliun, anggaran harus dibagi untuk berbagai sektor, termasuk infrastruktur, bantuan sosial, dan lingkungan.
“Jalan kabupaten harus mulus, bantuan sosial tetap berjalan, lingkungan juga harus dirawat. Semuanya perlu biaya,” katanya.
Ia menilai bahwa program ini patut diberi ruang untuk membuktikan efektivitasnya sebelum dihakimi terlalu dini. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi agar pelaksanaannya sesuai harapan.
Di sisi lain, Sarkowi menyoroti lemahnya pola komunikasi pemerintah yang menyebabkan banyak informasi simpang siur di masyarakat mengenai Gratispol.
“Saya sudah bilang di RDP, informasi harus dibuka seluas-luasnya. Gencarkan sosialisasi, baik langsung atau lewat kanal digital,” katanya, bahkan menyarankan agar dilakukan sosialisasi lewat live TikTok agar lebih akrab dengan mahasiswa.
Ia juga mengimbau mahasiswa untuk membaca isi Pergub Gratispol sebelum membentuk opini, serta mendorong agar ke depan program ini diperkuat menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar landasan hukumnya lebih kokoh. (ADV).
