Samarinda – Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi momentum strategis, khususnya bagi Kota Balikpapan yang digadang sebagai pintu gerbang utama menuju pusat pemerintahan baru. Namun, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa mewujudkan peran vital tersebut tak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.
“Balikpapan harus lebih siap sebagai pintu gerbang IKN. Tapi untuk mewujudkan itu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan anggaran dari pusat, terutama untuk infrastruktur yang mendukung konektivitas,” ucap Sabaruddin beberapa waktu lalu.
Ia menyebut, wilayah seperti Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara merupakan bagian dari sistem terintegrasi yang menopang IKN, serupa dengan konsep Jabodetabek di sekitar Jakarta. Oleh karena itu, perlu persiapan menyeluruh, terutama dalam hal infrastruktur jalan, transportasi publik, dan fasilitas umum lainnya.
“Peran strategis ini membutuhkan persiapan menyeluruh, termasuk peningkatan kapasitas infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan layanan transportasi,” ujarnya.
Kepadatan penduduk Balikpapan yang kian meningkat juga menjadi perhatian. Sabaruddin menilai kemacetan yang sering terjadi perlu diatasi dengan pembangunan jalur alternatif dan pelebaran jalan, bukan hanya melalui rekayasa lalu lintas semata.
“Kemacetan di Balikpapan tidak bisa hanya diselesaikan dengan rekayasa lalu lintas. Pelebaran jalan atau jalur alternatif harus segera direalisasikan,” tegasnya.
Salah satu proyek besar yang kini berjalan adalah pembangunan jalan tol penghubung Balikpapan dengan kawasan IKN. Meski berdampak positif pada konektivitas, proyek ini juga membawa tantangan baru terhadap kualitas jalan lokal.
“Pembangunan jalan tol ini membawa dampak signifikan pada kondisi jalan di sekitar Balikpapan. Pemerintah pusat perlu turun tangan untuk memastikan pembangunan ini berjalan beriringan dengan peningkatan infrastruktur lokal,” katanya.
Ia pun menggarisbawahi pentingnya dukungan fiskal dari pemerintah pusat. Menurutnya, APBD saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang kompleks dan masif.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Pemerintah pusat harus lebih aktif dalam mendukung kebutuhan pembangunan di Balikpapan,” tambahnya.
Sebagai kota penyangga utama menuju IKN, kesiapan infrastruktur di Balikpapan akan menentukan kelancaran konektivitas dan pelayanan publik bagi kawasan inti pemerintahan. Untuk itu, kolaborasi antarpemerintah menjadi mutlak diperlukan.
“Balikpapan adalah gerbang utama menuju IKN. Kita harus memastikan segala aspek sudah siap, baik dari segi jalan, layanan transportasi, hingga fasilitas publik. Namun, untuk semua ini, kita butuh kolaborasi kuat dengan pemerintah pusat,” pungkas Sabaruddin. (ADV).
