Bontang – Seperti pintu yang akhirnya akan dikunci satu kunci, Pemerintah Kota Bontang siap menerapkan sistem rekrutmen tenaga kerja satu pintu mulai tahun 2026. Skema ini akan dilakukan terpusat melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebagai upaya menata pasar kerja dan menekan angka pengangguran yang kerap disorot.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengungkapkan bahwa kesepakatan mengenai sistem ini sejatinya sudah dicapai sejak April 2025 bersama sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kota Taman. Dalam kesepakatan tersebut, seluruh proses lamaran kerja tidak lagi dilakukan langsung ke perusahaan.
“Tidak ada yang melamar ke perusahaan. Kami sepakat waktu itu. Cukup semua perusahaan mengirimkan kebutuhan tenaga kerja mereka berapa,” jelas Agus Haris, Jumat (14/11/2025).
Menurutnya, Pemkot Bontang tak hanya akan menyediakan tenaga kerja dari sisi jumlah, namun juga akan menyiapkan calon pekerja berdasarkan kebutuhan spesifik industri.
“Ya tukang batu, ya tukang gelas, ya helper, elektrik. Semua nanti kami siapkan. Kami bisa siapkan itu kalau perusahaan mengirim data ke kami,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni telah menerbitkan surat resmi pada Juni 2025 yang mengimbau seluruh perusahaan agar menyerahkan data kebutuhan tenaga kerja. Hingga saat ini, sudah lebih dari 10 perusahaan yang merespons imbauan tersebut dan menyampaikan rincian kebutuhan mereka.
Agus Haris juga menepis anggapan yang selama ini menyebut Bontang sebagai daerah dengan angka pengangguran tinggi. Menurutnya, persepsi tersebut muncul akibat tidak tertatanya sistem distribusi informasi pencari kerja.
“Jadi Januari itu, awal mula kami coba para pencari kerja itu tidak melamar ke perusahaan lagi. Benar, kartu kuning itu jadi dasar. Tapi yang penting ditekankan saat ini adalah Disnaker harus memiliki database pencari kerja,” tegasnya.
Dengan database yang akurat dan sistem rekrutmen satu pintu, Pemkot Bontang berharap mampu meningkatkan efisiensi distribusi tenaga kerja lokal ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Sistem ini juga diharapkan mampu menciptakan transparansi serta memperkuat sinergi antara dunia industri dan pemerintah daerah. (ADV).
