SAMPANG, Newscakrawala.id
Ribuan massa aksi unjuk rasa yang tergabung dari Persekutuan integral aktivis Indonesia (Perisai) mendatangi Kantor Pemkab Sampang.
Unras yang digelar pada Selasa 21 Mei 2024 sekira pukul 13.20 wib mengepung kantor Pemkab Sampang, Madura Jawa Timur.
Perisai melakukan aksi unras tersebut sebagai bentuk dukungan kepada PJ. Bupati Sampang Rudi Arifianto.
Sebelumnya, hal yang dilakukan oleh persatuan BPD dan aliansi masyarakat pembela demokrasi juga telah melakukan aksi unras ke kamtor Pemkab Sampang pada Selasa 16/5/2024 bukanlah bentuk dukungan melainkan mengkritik atas kebijakan PJ. Bupati Rudy Arifianto yang diduga atas kepentingan kelompok tertentu telah melakukan evaluasi PJ kades tanpa transparansi dan asal main copot
Pro dan kontra dari aksi unjuk rasa ini atas kepemimpinan PJ Bupati Sampang Rudy Arifianto mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan bahkan dari lembaga swadaya masyarakat DPD BIN Jawatimur, M.Arifin.
Menurut kacamata penafsiran nya M. Arifin kepada awak mediA mengungkapkan,” Fenomena antara pro kontra terhadap para pendemo ini bisa dikatakan bentuk mendukung dan menentang sebagai bentuk demokrasi, meskipun sangat riskan yang akan memicu intensitas konflik sosial di masyarakat bahkan konflik fisik tersebut bisa saja terjadi mengingat kabupaten Sampang dalam tahun politik menyongsong pilkada 2024.”
DPD BIN Jawa Timur tersebut menambahkan,” Pasca demo pro kontra terlepas dari tujuan dan kepentingan masing masing massa, yang jelas fakta terjadinya ini sebuah tanda tanda konflik serta irisan tebal perbedaan pandangan, sudah disajikan kepada masyarakat di kubu dan dipihak kedua nya”.
“Pasca demo pro kontra terlepas dari tujuan dan kepentingan masing masing massa, yang jelas fakta terjadinya ini sebuah tanda tanda konflik serta irisan tebal perbedaan pandangan, sudah disajikan kepada masyarakat di kubu dan dipihak kedua nya”,ujarnya M. Arifin pada Rabu 22/5/2024.
Lanjut Arifin menegaskan, hal ini sangat berbahaya bagi iklim demokrasi di kabupaten Sampang menjelang kontestasi politik di 2024, artinya rentan menjadi perpecahan diantara kubu pendukung masing masing.
Pro dan kontra yang terjadi pada keduanya terhadap para aksi unras ini tidak dapat dipungkiri mempunyai pengaruh tujuan pada massa masing masing bahkan bisa jadi antara massa pendukung yang satu dan massa pendukung yang lain saat ini sudah memiliki tensi sosial lewat perbedaan yang dituangkan dalam aksi demo masing masing,tandasnya.
Arifin menjeaskan, Kota Bahari saat ini sedang tidak baik baik saja dan rawan perpecahan di kalangan masyarakat, dengan adanya demo atau aksi entah itu penolakan atau demo dukungan sama-sama menciptakan ketidak kondusifan , yg pada intinya sebagai pemimpin Pj. Bupati Sampang tidak bisa menciptakan Sampang untuk kondusif,PJ Bupati Sampang seharus nya mampu menghadirkan iklim sejuk dan damai dikalangan masyarakat kabupaten Sampang,urainya Arifin.
“Sebab, PJ Bupati Sampang sendiri justru menjadi objek sebagai alat pemicu antara pendukung nya dan penentang kebijakan nya,jadi saya rasa garis besarnya Gap yang diciptakan di masyarakat justru karena sang PJ Bupati ini tidak mampu menempatkan posisi dirinya sebagai jabatan politik sehingga terkesan tidak diterima oleh semua kalangan masyarakat di kabupaten Sampang, dan ini sangat membahayakan masyarakat kecil yang ikut terseret dalam kepentingan Kelompok tertentu, yang tujuan nya sendiri mereka belum tentu benar benar tahu,tegas aktivis Sampang tersebut,ujarnya dengan tegas.
Semoga saja Kementrian Dalam Negeri segera menemukan solusi atas gejolak yang terjadi di kabupaten Sampang, apalagi teranyar aksi demo melibatkan anak anak dari beberapa foto yang beredar, Ini sudah tak bisa dibiarkan. Pemerintah Pusat harus segera turun tangan agar konflik perpecahan di masyarakat tidak semakin dalam dan pecah menjadi tindakan Anarkis kemudian,itu Harapan saya tutup ketua DPD BIN jawatimur. dan pungkasnya (Sal)
