Samarinda – Dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kalimantan Timur, Selasa (17/6/2025), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengkritisi berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Provinsi.
Disampaikan oleh anggota fraksi, Sulasih, PKB menyoroti isu kelangkaan pupuk subsidi yang kian menyulitkan petani. Ia menyebut bahwa melonjaknya harga pupuk akibat distribusi yang tidak optimal berpotensi mengancam ketahanan pangan lokal.
“Kelangkaan pupuk ini berdampak besar pada produktivitas petani dan kemandirian pangan. Harus segera ada pembenahan dalam distribusi dan pengawasan,” tegasnya.
Fraksi PKB juga menyoroti sektor lingkungan. Meski Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 mencapai 76,6 persen, sedikit di atas target, kondisi di lapangan dinilai tidak mencerminkan perbaikan.
“Banjir di berbagai daerah dan aktivitas tambang ilegal menunjukkan lemahnya pengawasan. Pemerintah harus tegas. Jangan sampai hukum terasa tumpul,” ucap Sulasih.
Ia menyebut tambang ilegal sebagai faktor yang memperburuk daya dukung lingkungan dan mempercepat bencana ekologis.
Dari sisi infrastruktur, PKB mencatat bahwa lambannya penyerapan anggaran belanja modal menjadi penghambat pembangunan publik. Hingga kini, sekitar Rp416 miliar belum terserap.
“Belanja modal seharusnya menjadi prioritas, karena langsung berdampak pada pelayanan publik dan fasilitas dasar,” katanya.
Sulasih juga menyinggung buruknya diseminasi informasi program pemerintah oleh OPD yang terlalu tersentralisasi. Fraksi PKB mendorong pemberian kewenangan tematik kepada OPD agar informasi lebih cepat sampai ke masyarakat.
“Jika kewenangan lebih tematik, penyampaian program akan lebih fokus dan efektif,” imbuhnya.
Isu ketimpangan akses energi juga menjadi sorotan. Fraksi PKB mencatat ada 110 desa di Kaltim yang belum menikmati aliran listrik, kontras dengan status Kaltim sebagai salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar.
“Di saat bicara digitalisasi dan layanan daring, kita masih temukan desa yang gelap gulita. Ini ironi nyata,” tegasnya.
Ia juga menyoroti belum meratanya realisasi program WiFi gratis di desa, dan menyerukan percepatan elektrifikasi agar program digitalisasi benar-benar berdampak.
Menutup pandangannya, PKB mendorong sinergi yang lebih kuat antara DPRD dan pemerintah provinsi agar pembangunan tak sekadar administratif, tapi menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Pembangunan harus berdampak langsung, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Bukan hanya di atas kertas,” pungkasnya. (ADV).
