Samarinda – Tren penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur membawa angin segar, namun belum cukup untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan jangka panjang. Legislator DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menekankan pentingnya transisi ke sektor kerja non-tambang sebagai strategi pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, TPT pada Februari 2025 tercatat sebesar 5,33 persen, turun dari 6,81 persen pada Februari 2021. Jumlah pengangguran juga turun dari 128.460 orang menjadi 113.170 orang, meskipun jumlah angkatan kerja meningkat 113.639 orang menjadi 2.123.156 orang. Sektor pertambangan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan tambahan 46.002 orang.
“Penurunan TPT ini positif, tapi tidak cukup jika kita terus bergantung pada sektor tambang dan konstruksi,” kata Agusriansyah, Rabu (9/7/2025).
Ia menilai bahwa tantangan ke depan adalah menciptakan lapangan kerja baru berbasis tren generasi muda, seperti konten kreator, agritech, YouTuber, pengusaha digital, dan inovator produk lokal.
“Penurunan TPT hanya awal. Strategi pekerjaan non-tambang berbasis tren generasi dan analisis data harus segera diimplementasikan,” tegasnya.
Untuk itu, Agusriansyah mendorong pemerintah daerah melakukan riset sosial guna memetakan minat dan kecenderungan generasi muda. Dari hasil riset tersebut, program vokasi seperti sertifikasi digital, pelatihan konten video, hingga pendampingan ekspor produk desa bisa dirancang secara tepat.
“Kalau kita tahu kecenderungannya, kita bisa anggarkan pelatihan tepat. Misal konten kreator, fasilitasi sertifikasi video dan pendampingan ekspor desa sebagai solusi PHK,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan kampus untuk membuka jurusan vokasi spesifik yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja masa kini.
“Jurusan pendidikan harus sinkron dengan arah pembangunan daerah. Jangan mencetak sarjana tapi tidak siap kerja,” tambahnya.
Sebagai solusi strategis, Agusriansyah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun cetak biru ketenagakerjaan berbasis data, agar pembangunan ekonomi Kaltim tidak terus-menerus bergantung pada sumber daya alam.
“Kita tidak boleh hanya menunggu pasar kerja, tapi harus menciptakannya berdasarkan potensi lokal dan kecenderungan generasi,” pungkasnya. (ADV).
