Samarinda – Di tengah keberhasilan Pemprov Kalimantan Timur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya, Fraksi Golkar DPRD Kaltim melontarkan kritik tajam terhadap merosotnya dua sektor vital pendapatan daerah: pendapatan sah lainnya dan pajak alat berat.
Hal ini disampaikan Shemmy Permata Sari, Juru Bicara Fraksi Golkar, dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim yang digelar di Gedung B, Selasa (17/6/2025) kemaren. Rapat tersebut dihadiri 39 anggota DPRD serta Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang mewakili pihak eksekutif.
Shemmy menyebutkan bahwa pendapatan lain-lain yang sah mengalami penurunan drastis, dari Rp409,24 miliar pada tahun 2023 menjadi hanya Rp146,2 miliar pada 2024.
“Ini menjadi perhatian serius. Kami meminta klarifikasi tentang apa yang menyebabkan penurunan signifikan ini,” ujarnya.
Kejutan lain datang dari pajak alat berat. Dari target sebesar Rp50 miliar, realisasi penerimaan hanya mencapai Rp1,14 miliar atau 2,28 persen. Ironisnya, dua daerah penghasil alat berat utama, yakni Kutai Kartanegara dan Paser, tidak menyumbang sepeser pun dari sektor tersebut.
“Dalam laporan yang disampaikan bahwa dari Kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara tidak ada pemasukan sama sekali. Kami mohon penjelasannya,” tegas Shemmy.
Fraksi Golkar meminta Pemprov segera melakukan evaluasi total terhadap sistem penarikan pajak alat berat dan memperbaiki pelaporan agar tak lagi menjadi lubang kebocoran potensi pendapatan.
Di sisi lain, Fraksi Golkar tetap memberikan apresiasi atas capaian total pendapatan daerah tahun 2024 yang mencapai Rp22,8 triliun, melampaui target Rp21,2 triliun dan naik signifikan dibanding tahun 2023 sebesar Rp17,75 triliun.
Namun bagi Golkar, keberhasilan itu tidak boleh menutupi kelemahan struktural dalam beberapa sektor pendapatan. “Kami menghargai capaian ini, tapi tetap ada ruang yang harus diperbaiki,” kata Shemmy, menegaskan bahwa fungsi kontrol tetap harus dijalankan secara proporsional.
Golkar berharap Pemprov lebih serius dalam memperkuat instrumen fiskal dan mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah ke depan. (ADV).
