Bontang – Seperti menanti hujan di musim kemarau, Pemerintah Kota Bontang hingga kini masih menunggu kepastian Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Penjabat Sekretaris Kota (Pj Sekkot) Bontang, Akhmad Soeharto, menegaskan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi intensif dengan Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat. Dana ini merupakan salah satu komponen krusial dalam penyusunan anggaran tahun depan.
“Tapi dari pihak provinsi sendiri masih rapat dan menyusun alokasi anggaran. Jadi kami belum dapat angka pastinya,” ujar Soeharto, yang akrab disapa Harto, pada Kamis (13/11/2025).
Ia menyebut waktu pembahasan APBD makin sempit, hanya tersisa satu setengah bulan lagi sebelum dibahas bersama DPRD. Namun demikian, Pemkot tetap aktif berkomunikasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Kaltim untuk memastikan kejelasan alokasi DBH.
“Waktu memang sudah mepet, tapi kami terus berkoordinasi. Mudah-mudahan angka yang diusulkan bisa sesuai harapan,” imbuhnya.
Menurut Harto, koordinasi ini penting untuk menjamin sinkronisasi antara kebutuhan riil di daerah dengan kebijakan fiskal dari tingkat provinsi maupun pusat.
“Kami tergantung dari mereka, tapi kami tidak berhenti berkoordinasi. Setiap perkembangan selalu kami pantau,” tambahnya.
Selain menyoroti DBH, Harto juga menekankan pentingnya ketepatan penyusunan program kerja oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Program kerja harus sesuai tupoksi. Misalnya, Dinas Tenaga Kerja punya bidang pelatihan kerja, sementara Dinas Pendidikan punya LKP. Keduanya mirip, tapi harus dibedakan supaya tidak bentrok,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tim anggaran Pemkot akan menelusuri setiap rincian kegiatan agar penggunaan anggaran lebih efisien dan tidak terjadi duplikasi.
“Semua kegiatan harus disusuri per item supaya jelas tanggung jawabnya. Jangan sampai ada program yang mirip tapi dijalankan dua dinas berbeda,” ujar Harto.
Ia berharap pembahasan APBD 2026 berjalan lancar, dengan data yang siap, koordinasi yang solid, dan program antar-OPD yang selaras dengan visi kepala daerah. (ADV).
