Foto : IG DPRD KALTIM
Jakarta, 24 Juli 2025 — Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat konsultatif bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (24/7/2025). Agenda utama pertemuan ini adalah mendorong percepatan penyelesaian tapal batas wilayah di Kalimantan Timur yang hingga kini masih menyisakan sejumlah titik sengketa.
Ketua Pansus, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa kejelasan batas wilayah bukan hanya persoalan teknis administrasi, melainkan menyangkut hak-hak dasar masyarakat, mulai dari pelayanan publik, keadilan dalam distribusi anggaran, hingga arah pembangunan lintas daerah.
“Kita tidak ingin masyarakat dirugikan hanya karena batas wilayah belum jelas. Ini harus menjadi prioritas dalam RPJMD 2025–2029,” ujar Syarifatul.
Pansus mendorong agar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 benar-benar berpijak pada kondisi kewilayahan yang sah dan terverifikasi. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan pembangunan berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik kewenangan antardaerah.
Melalui koordinasi lintas institusi, DPRD Kaltim berharap pemerintah pusat dapat mempercepat proses penetapan batas wilayah yang masih tertunda, agar pembangunan di Kalimantan Timur dapat dilakukan secara merata, adil, dan terstruktur.
Dengan kepastian batas administratif, Pansus yakin pembangunan akan lebih efektif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat di setiap kabupaten/kota secara setara.(*)
