Samarinda – Audit bukan sekadar formalitas. Itulah yang kini ditekankan oleh Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024. Dengan menggandeng hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan uji petik langsung ke lapangan, Pansus menemukan sejumlah proyek pembangunan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan laporan administrasi.
Ketua Pansus LKPj, Agus Suwandy, menjelaskan bahwa kesamaan antara temuan lapangan Pansus dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK memperkuat posisi legislatif dalam menyusun rekomendasi perbaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam wawancara di Gedung E DPRD Kaltim pada Senin (26/5/2025), ia menekankan pentingnya sinergi antara pengawasan administratif dan teknis.
“Temuan BPK itu hampir sama dengan yang kami temukan saat uji petik. Bedanya, BPK memang punya tenaga teknis yang lengkap, sementara kami dari pansus mengandalkan observasi dan evaluasi lapangan,” ujarnya.
Menurut Agus, beberapa proyek strategis tampak baik dalam dokumen, tetapi realisasi fisiknya jauh dari memuaskan. Ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi nyata menjadi sorotan utama dalam evaluasi LKPj tahun ini.
“Hampir sama semua. Bahkan bisa jadi kita lebih banyak menemukan, karena kita langsung turun ke lokasi. Ada proyek-proyek yang di atas kertas tampak selesai, tapi di lapangan kenyataannya berbeda,” ungkap Agus.
Ia menyoroti kelemahan dalam pengawasan teknis dan pelaporan sebagai akar persoalan. Agus menegaskan bahwa semua temuan tersebut akan dikompilasi dalam laporan akhir Pansus dan disampaikan kepada Gubernur Kaltim sebagai bagian dari rekomendasi resmi.
“Ini akan menjadi bagian dari rekomendasi resmi pansus kepada pemerintah. Karena ini bukan hanya hak, tapi kewajiban berdasarkan amanat undang-undang,” tegasnya.
Rekomendasi ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam merancang program pembangunan yang lebih akurat, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat Kaltim ke depan.
“Kami berharap seluruh rekomendasi yang diberikan dapat dijadikan landasan dalam merancang perbaikan program pembangunan ke depan agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam pemanfaatan anggaran,” pungkas Agus. (ADV).
