Bontang – Di tengah dinamika kehidupan rumah tangga yang makin kompleks, Pemerintah Kota Bontang mengambil langkah preventif dengan menyelenggarakan Pelatihan Deteksi dan Mediasi Perselisihan Rumah Tangga di lingkungan ASN, Senin (17/11/2025), bertempat di Hotel Gran Equator. Acara ini menjadi ruang kontemplasi bagi para pejabat struktural untuk kembali meneguhkan peran sebagai pelayan publik sekaligus penopang keharmonisan keluarga.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, hadir dan membuka kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang. Hadir pula Kepala BKPSDM Sudi Priyanto, serta perwakilan ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Narasumber dalam pelatihan ini adalah Ayunda Ramadhani dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam laporannya, Sudi Priyanto memaparkan data yang mengkhawatirkan: stagnansi angka perceraian ASN di lingkungan Pemkot Bontang. Pada tahun 2023 dan 2024 tercatat masing-masing 11 kasus, sementara hingga November 2025 telah terjadi 9 kasus perceraian. Penyebab utama meliputi KDRT, perselingkuhan, penelantaran, dan tekanan ekonomi yang tidak seimbang.
Wali Kota Neni menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi ini. Ia menekankan bahwa persoalan rumah tangga tidak hanya merusak tatanan pribadi, tetapi juga berdampak pada kinerja dan integritas ASN secara institusional.
“Saya prihatin, ketika ada pegawai berani berselingkuh. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, sebab bagaimana kita bisa bicara prestasi kalau permasalahan rumah tangga masih terbawa ke kantor,” ungkap Neni tegas.
Ia berharap pelatihan ini dapat menjadi bekal dalam membentuk ASN yang mampu menjaga keutuhan keluarga dan menjadi agen penyelesaian konflik di lingkungan kerja. Neni juga meminta peserta yang merupakan pejabat struktural untuk aktif menjadi pendidik dan pembina bagi bawahannya.
Lebih jauh, Neni menekankan pentingnya transformasi sosial berbasis kualitas spiritual. Menurutnya, ASN tidak cukup hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga harus ditopang oleh Iman dan Takwa (Imtak) yang kuat agar mampu bertahan dari godaan dan tekanan zaman.
“Setiap satu rupiah APBD harus berguna dan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Begitu juga dedikasi ASN, harus tercermin dari mental yang baik,” ujarnya.
Wali Kota juga menyoroti bahaya era digital sebagai dunia tanpa batas yang berpengaruh terhadap kestabilan keluarga. Ia mengungkapkan adanya peningkatan depresi pada anak akibat konflik rumah tangga, termasuk fenomena “motherless” dan “fatherless” akibat perceraian.
“Melalui pelatihan ini, tentunya kita punya role model bagaimana SOP kita agar tidak terjadi perceraian. Karena nanti yang susah adalah anak-anak kita, kehilangan sosok ibu atau ayah,” katanya.
Di akhir sambutan, Neni secara terbuka menyuarakan kekhawatiran atas paparan konten negatif seperti seks bebas dan LGBT melalui gawai anak-anak. Ia mengajak para orang tua ASN untuk menjadi garda terdepan dalam membimbing dan menyaring informasi demi pembangunan karakter anak.
Dengan pendekatan edukatif dan mediatif, pelatihan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menurunkan angka perceraian di lingkungan Pemkot Bontang dan membangun fondasi rumah tangga ASN yang harmonis dan kokoh. (ADV).
