NewsCakrawala id || Sampang Koalisi Mahasiswa Madura (KMM) melakukan aksi di depan kapolres kabupaten Sampang, tuntutanya dan menyerukan satu pesan kuat, Netralitas Kapolres dalam Pilkada Sampang 2024 harus dijaga tanpa pandang bulu.
Aksi yang dipicu oleh dugaan kuat adanya intervensi politik yang melibatkan salah satu oknum kepolisian, yang diduga berpihak pada salah satu calon Bupati yang ada di kabupaten Sampang.
Kemarahan publik dan mahasiswa tak terbendung setelah viralnya sebuah video yang menunjukkan pertemuan antara oknum Polres Sampang dengan salah satu kandidat Pilkada Sampang, video tersebut secara gamblang memperlihatkan adanya komunikasi yang diduga sarat muatan kepentingan politis, meruntuhkan kredibilitas dan netralitas Polri.
Hal ini sontak memicu kecurigaan publik bahwa institusi yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban justru menjadi alat politik bagi kandidat tertentu di kabupaten Sampang ini.
“Kami tidak akan tinggal diam! Ini bukan hanya tentang video, ini soal penghancuran demokrasi, Polri harus netral, tidak boleh bermain di ranah politik!
Dugaan pelanggaran tersebut harus diusut tuntas dan diproses secara hukum, atau kepercayaan publik terhadap Polri akan hancur,” teriak salah satu orator aksi dengan penuh semangat di hadapan massa.
Mahasiswa semakin lantang setelah terungkapnya pemanggilan beberapa mantan Kepala Desa oleh Polres kota Sampang menjelang Pilkada mendatang, Mereka menuding pemanggilan ini sebagai upaya terselubung untuk mengintimidasi mantan Kepala Desa yang dianggap tidak berpihak pada kandidat tertentu.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk manipulasi politik yang ada di kabupaten Sampang yang menghalalkan segala cara demi kemenangan atau memuluskan di salah satu pihak pencalonan, dengan mengorbankan prinsip keadilan dan netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi.
“Kami mencium bau busuk politik dalam pemanggilan Ini, adalah taktik licik yang dirancang untuk menekan kepala desa agar tunduk pada kepentingan politik pencalonan bupati kota Sampang ini, Polri seharusnya tidak boleh menjadi alat politik, mereka harus netral, Jika ini dibiarkan, Pilkada di kabupaten Sampang akan menjadi ajang kecurangan yang legal,lanjut didalam orasi tersebut, yang disambut oleh sorakan dukungan dari para peserta aksi.
Koalisi Mahasiswa Madura tak hanya menuntut netralitas pihak polri, mereka juga mendesak agar semua proses hukum yang menyangkut mantan Kepala Desa di Sampang ditunda sampai Pilkada di kota Sampang selesai.
Menurut mereka, pemanggilan mantan Kepala Desa dengan dalih klarifikasi dana desa di tengah memanasnya kontestasi politik di kabupaten Sampang hanya akan menciptakan ketidakadilan dan memperkuat kecurigaan akan adanya upaya intervensi politik pilkada di kabupaten Sampang.
“Kami meminta penundaan semua proses hukum terhadap mantan Kepala Desa hingga Pilkada usai, biarkan kompetisi politik berjalan tanpa campur tangan hukum yang bermotif politis. Jika tidak, Pilkada Sampang akan penuh kecurangan, dan rakyat yang akan dirugikan,”
Di tengah tensi politik yang memanas, masyarakat kabupaten sampang, melalui aksi ini, mengirim pesan tegas, mereka menginginkan pemimpin yang bersih, jujur, dan dekat dengan rakyat, bukan pemimpin yang dibentuk oleh intervensi kekuatan politik maupun aparat.
Mahasiswa mendesak Polri untuk memegang teguh sumpah dan kode etik mereka, menjaga netralitas di pilkada mendatang, dan memastikan Pilkada berjalan tanpa adanya intervensi.
Netralitas Polri adalah harga mati,Kami tidak akan tinggal diam jika ada aparat yang bermain politik, Kami ingin Pilkada di kota Sampang yang bersih, tanpa kecurangan, tanpa tekanan! Jika Polri terus melakukan intervensi, rakyat akan kehilangan kepercayaan pada hukum dan institusi negara!” teriak salah satu mahasiswa dengan suara lantang, yang disambut tepuk tangan riuh oleh peserta aksi yang lainnya.
Aksi yang diikuti oleh puluhan mahasiswa yang bernama (KKM)ini bukan hanya sekedar unjuk rasa biasa,Ini adalah sinyal perlawanan masyarakat terhadap segala bentuk ketidakadilan dan intervensi yang merusak demokrasi, Mereka berharap, dengan aksi ini, Polri dapat tersadarkan akan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme mereka dalam mengawal proses Pilkada Sampang nanti,tidak menutup kemungkinan aksi yang lebih besar akan digelar di waktu mendatang.
Tuntutan telah disampaikan oleh himpunan mahasiswa. Kini, semua mata tertuju pada Polres kabupaten Sampang, menunggu respons apakah mereka akan menjunjung tinggi integritas atau justru terperosok lebih dalam skandal intervensi politik. Masyarakat kota Sampang menginginkan hanya satu,Pilkada yang jujur, adil, dan bebas dari intervensi aparat keamanan (sal/moh)
