BERAU – SAMBALIUNG – Proyek Dinas PUPR kabupaten berau untuk peningkatan jalan di wilayah jalan poros limunjan saat ini sedang dalam masa pengerjaan.
Kegiatan yang di kerjakan oleh pihak penyedia jasa PT.BINA ABADI dengan baku anggaran RP.17 Miliyar yang diambil dari sumber anggaran APBD berau 2025 mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan LSM lokal berau.
Di jumpai dilokasi kegiatan tepat nya di jalan poros limunjan,PUJA ketua LSM masyarakat pinggiran kabupaten berau mempertanyakan terkait teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Menurut PUJA dalam teknis pemasangan Ugather di lokasi kegiatan telihat aneh,saya perhatikan pemasangan Ugather tersebut di duga seperti asal asalan.
Aneh saja pemasangan ugater tesebut begitu digali dengan alat berat langsung mendudukan Ugather tanpa ada pemadatan hamburan agregat atau pasir.
Ditambah lagi untuk pengeringan air (dewatering) didalam saluran juga tidak dilakukan, sehingga kemiringan Ugather tidak bisa terkontrol kemiringanya, pemasangan Ugather di lokasi dengan volume air cukup tinggi juga bisa menyebkan kwalitas Ugather tidak akan bertahan lama karna kita tidak tau kontur tanah dilokasi seperti apa”ungkap PUJA.
Menurut PUJA pemasangan ugather tersebut tidak boleh asal pasang,pemasangan Ugather ini semua ada ketentuan yang telah di terapkan.
Di lokasi pengerjaan juga tak terlihat pengawasan dari dinas pupr jadi sangat aneh anggaran sebesar ini tapi pengerjaan nya tak diawasi”ujarnya.
Bukan hanya itu saja PUJA juga menyoroti terkait pelaksanaan K3 yang ada dilokasi kegiatan.
Ini pekerjaan yang sangat luar biasa berbahaya buat para buruh/pekerja harus nya keselamatan itu nomer satu,jelas ini merupakan pembiaran dari pengawas dari dinas terkait.
Dari terbit nya berita ini saya selaku ketua LSM masyarakat pinggiran berharap agar pihak kejaksaan dan inspektorat kabupaten berau turun kelokasi proyek,mengingat ini anggaran nya cukup besar dan ini uang negara, ungkap PUJA.
Dengan terbitnya berita ini belum ada tanggapan resmi dari dinas PUPR berau,karna informasi terputus saat tim media mencoba mengkonfirmasi kegiatan tersebut kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) tak satu pun tanggapan yang keluar bahkan langsung memblokir nomer tanpa sebab”[ Tim Red ]
