Berau – Janji pembangunan rumah sakit baru di Kabupaten Berau jadi sorotan tajam anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah. Politisi dari Partai Golkar ini menekankan pentingnya percepatan fasilitas kesehatan modern, terutama karena masih banyak warga yang harus menempuh jarak jauh ke Kalimantan Utara hanya untuk mendapatkan layanan cuci darah.
Syarifatul, yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) VI mencakup Berau, Kutai Timur, dan Kota Bontang, mengungkapkan bahwa meskipun program BPJS gratis telah membantu warga miskin mengakses layanan medis, keterbatasan infrastruktur tetap jadi masalah utama. Ia menyoroti bahwa tiap tahun, pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp13,5 miliar khusus untuk menanggung BPJS warga kurang mampu.
“Setiap tahun, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 13,5 miliar rupiah untuk menggratiskan BPJS bagi warga yang tidak mampu. Hal ini tentunya sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan,” ujar Syarifatul saat diwawancarai di DPRD Katim.
Namun, tantangan terbesar justru datang dari terbatasnya layanan spesialis di daerah. Saat ini, proses pembangunan rumah sakit baru dengan target klasifikasi tipe B tengah berlangsung di Berau.
“Pasien yang sakit parah atau membutuhkan cuci darah sering kali harus dirujuk ke rumah sakit di Kalimantan Utara, yaitu di RS Tarakan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa tingginya biaya transportasi dan berbagai kesulitan logistik menjadi beban tambahan bagi keluarga pasien yang harus merujuk anggota keluarganya ke luar daerah.
Selain mengawasi langsung jalannya pembangunan rumah sakit tersebut, Syarifatul menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan sarana kesehatan di wilayah kerjanya.
“Saya akan memperjuangkan peningkatan fasilitas kesehatan, khususnya di Dapil VI dan Kabupaten Berau,” tegasnya.
Harapannya, dengan kehadiran rumah sakit bertipe B, masyarakat tidak perlu lagi pergi jauh demi mendapatkan layanan kesehatan dasar maupun lanjutan. Fasilitas ini ditargetkan selesai dalam satu hingga dua tahun ke depan, dan diharapkan bisa memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup warga Berau dan sekitarnya.
Ke depan, konsistensi pengawasan dan realisasi anggaran akan menjadi kunci utama dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan secara adil dan merata. (ADV).
