Samarinda – Di tengah manuver politik dan tarik-menarik wilayah, Kabupaten Berau menunjukkan sikap tegas: tetap setia bersama Kalimantan Timur. Namun bagi Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, kesetiaan ini tak cukup hanya dibalas dengan simbol dan retorika.
Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dikabarkan berulang kali menggoda Berau untuk bergabung, dengan menjual iming-iming kekuatan ekonomi dan kedekatan geografis. Meski demikian, pemerintah kabupaten dan masyarakat Berau tetap kukuh berada di bawah naungan Kaltim.
“Berau beberapa waktu lalu dirayu-rayu oleh Provinsi Kaltara untuk bergabung. Tapi alhamdulillah, Ibu Bupati dan jajarannya serta masyarakat Berau tidak bersedia dan lebih memilih Kaltim,” ujar Syarifatul.
Sebagai wakil dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang, Syarifatul menyebut bahwa loyalitas seperti ini patut diapresiasi lewat tindakan nyata. Terutama karena Berau kini menjadi bagian penting dalam proyek besar Ibu Kota Negara (IKN), dengan potensi menjadi super hub pariwisata kawasan.
“Jadi perlu perhatian yang lebih untuk Berau, khususnya di sektor pariwisata. Ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat di Kabupaten Berau,” lanjutnya.
Namun, di balik pesona pariwisata, Berau masih bergelut dengan persoalan mendasar, terutama pendidikan. Ia menyoroti belum adanya sekolah menengah atas di Kecamatan Segah, yang memaksa siswa menempuh jarak jauh hanya untuk mengakses pendidikan.
“Kesetiaan Berau tidak cukup dibalas dengan ucapan terima kasih, tapi dengan kehadiran nyata pemerintah melalui pembangunan berkeadilan,” tegas Syarifatul.
Padahal, pembangunan SMA merupakan kewenangan provinsi. Ia mengungkap bahwa berbagai usulan telah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Kaltim, namun hingga kini belum ada realisasi.
Ia menambahkan, kondisi jalan menuju pusat pendidikan juga memprihatinkan, dengan infrastruktur rusak yang makin menyulitkan anak-anak di pedalaman. Hal ini memperlebar kesenjangan akses pendidikan antara kota dan daerah.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syarifatul mendesak agar kebutuhan strategis Berau, termasuk pendidikan dan pariwisata, dimasukkan dalam RPJMD 2025–2029. Ia menyatakan bahwa jika tak ada komitmen politik yang nyata, kesetiaan daerah seperti Berau bisa berubah jadi apatisme. (ADV).