Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Entry Meeting pada Senin sore (25/8/2025) sebagai langkah awal dalam pemeriksaan laporan keuangan semester II tahun 2025. Pertemuan ini menjadi forum komunikasi awal untuk menyamakan persepsi dan membangun kesepahaman, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Entry Meeting ini sekaligus menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Kemenhub sebagai entitas pelaksana program dan BPK sebagai lembaga pemeriksa, agar tata kelola keuangan negara di sektor transportasi dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
Dalam kesempatan tersebut, BPK menyampaikan bahwa fokus pemeriksaan pada semester II tahun 2025 akan diarahkan pada beberapa aspek strategis. Pertama, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pemeriksaan ini diharapkan mampu memastikan bahwa PNBP yang berasal dari layanan kepelabuhanan dan transportasi laut dikelola sesuai aturan dan memberikan kontribusi optimal bagi negara.
Kedua, pembangunan fasilitas sisi darat Bandar Udara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN). Infrastruktur ini menjadi salah satu proyek strategis yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan dan mobilitas di kawasan ibu kota baru. Karena itu, akuntabilitas penggunaan anggaran dalam pembangunan fasilitas bandara menjadi perhatian serius dalam pemeriksaan BPK.
Selanjutnya, pemeriksaan juga mencakup pengelolaan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi. Proyek ini berperan vital dalam meningkatkan standar keselamatan kendaraan bermotor di Indonesia, sehingga pengelolaan anggarannya perlu diawasi secara ketat.
Terakhir, BPK akan meninjau kesiapan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Transportasi menjadi tulang punggung distribusi pangan antarwilayah, sehingga kehandalan infrastruktur serta efektivitas anggaran yang digunakan memiliki dampak langsung pada keberhasilan program tersebut.
Melalui entry meeting ini, Kemenhub menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh pemeriksaan yang dilakukan BPK. Kemenhub menegaskan bahwa keterbukaan informasi, transparansi, serta koordinasi yang baik akan menjadi kunci keberhasilan proses pemeriksaan.
Dengan adanya pemeriksaan menyeluruh ini, diharapkan pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemenhub tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan layanan transportasi yang berkelanjutan.
