Penajam – Ketimpangan distribusi tenaga medis kembali menjadi sorotan tajam di Kalimantan Timur, terutama di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Hartono Basuki, menyatakan bahwa kelangkaan dokter spesialis di kedua daerah ini sudah berlangsung cukup lama namun tidak kunjung mendapat penanganan serius dari pemerintah provinsi.
Menurut Hartono, kondisi ini berdampak langsung terhadap mutu layanan kesehatan di daerah yang tergolong wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Warga yang membutuhkan layanan medis lanjutan kerap kali harus dirujuk ke rumah sakit besar di Balikpapan atau Samarinda, yang tak hanya memakan waktu namun juga menambah beban biaya keluarga pasien.
“Kita masih kekurangan dokter spesialis di PPU dan Paser. Ini sudah lama terjadi dan belum ada penyelesaian yang konkret,” ungkap Hartono baru-baru ini.
Ia menambahkan bahwa sebelumnya telah dilakukan upaya dengan mengirimkan dokter umum dari daerah tersebut untuk menempuh pendidikan spesialis. Namun, kenyataannya sebagian besar dari mereka tidak kembali ke daerah asal setelah lulus. Kurangnya insentif dan fasilitas menjadi alasan utama para dokter enggan kembali mengabdi.
“Waktu dulu saya di PPU, kita sekolahkan dokter untuk ambil spesialis, tapi nyatanya banyak yang tidak mau balik,” ujarnya.
Hartono menilai pemerintah provinsi seharusnya mengambil peran lebih besar dengan memberikan insentif yang menarik dan menjamin jenjang karier bagi tenaga medis yang bersedia ditempatkan di wilayah pinggiran.
“Kalau tidak ada insentif atau jaminan yang memadai, mereka tidak akan mau tinggal dan bekerja di daerah. Ini tantangan kita bersama, terutama provinsi harus ambil bagian besar,” tegasnya.
Ia juga mendorong kolaborasi antara pemda, rumah sakit pendidikan, serta kementerian terkait untuk menciptakan skema kerja sama yang mampu mengatasi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, demi pemerataan akses layanan medis di seluruh Kaltim.
Minimnya dokter spesialis di PPU dan Paser mencerminkan urgensi perombakan kebijakan dalam sistem kesehatan daerah. DPRD Kaltim pun menuntut komitmen lebih tegas dari Pemprov untuk menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan layanan medis yang layak. (ADV).
