TANJUNG REDEB – Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini dibuktikan dengan penyerahan dana hasil penyelamatan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 935 juta kepada Pemerintah Kabupaten Berau pada Kamis (7/8/2025).
Penyerahan secara simbolis dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Berau, Gusti Hamdani, kepada Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, di hadapan jajaran Forkopimda dan perwakilan OPD.
Dalam keterangannya, Kajari Gusti Hamdani menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari penanganan perkara khusus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ia menegaskan bahwa penyelamatan keuangan negara menjadi bagian penting dari tugas kejaksaan, selain upaya penegakan hukum.
“Ini adalah momen istimewa. Penanganan perkara tidak hanya bertujuan menghukum, tapi juga menyelamatkan. Penyerahan dana ini merupakan bentuk nyata kontribusi kami dalam memulihkan kerugian daerah akibat penyimpangan anggaran,” ujar Gusti.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus menjalankan tugas dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah demi pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan keuangan negara.
Sementara itu, Bupati Sri Juniarsih Mas menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kejari Berau atas kerja sama dan dukungannya dalam upaya pemberantasan korupsi serta pemulihan kerugian negara.
“Penyerahan dana ini merupakan bentuk nyata keberhasilan dalam menyelesaikan salah satu persoalan keuangan daerah. Ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mampu menghadirkan solusi konkret,” ungkap Sri.
Bupati juga mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Berau untuk meningkatkan kehati-hatian, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan anggaran. Ia menegaskan bahwa penyimpangan dapat terjadi kapan saja apabila celah dan pengawasan tidak diperhatikan dengan baik.
“Kita harus belajar dari kejadian ini. Jangan sampai amanah publik disalahgunakan. Integritas adalah harga mati yang harus dijaga oleh seluruh aparatur, dari kabupaten hingga kampung,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sri menyatakan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum akan terus diperkuat sebagai bagian dari sistem pengawasan yang berkelanjutan.
“Semoga kejadian ini menjadi yang terakhir. Yang kita butuhkan adalah sinergi dan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tutupnya.(*)
