JAKARTA,Newscakrawala.id
Aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Grrakan Selamatkan Pertamina (GSP) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) dan Kejaksaan Agung RI.
Puluhan mahasiswa GSP tersebut dalam aksinya menuntut agar mantan Direktur PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) Nepos MT Pakpahan, Ardhy Gumilar Vice President (VP) Corporate Bussiness Support dan David Kosal Direktur PT. Mega Raya Kurnia Abadi (MPKA) Avara segera di lakukan pemeriiksaan terkait dugaan korupsi pada proyek pengadaan kendaraan operasianal di PT. Pertamina Trans Kontinental sebanyak 300 unit mobil.
“Kami, hari ini menyampaikan adanya temuan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme pada pengadaan kendaraan operasianal di PT. Pertamina Trans Kontinental sebanyak 300 unit mobil,” ungkapnya di halaman Gedung KPK, pada Jum’at, 28/6/24.
Koordinator lapangan Dian mengatakan kronologi dugaan KKN tersebut bahwa yang (Pertama) PT Pertamina Trans Kontinental memerlukan kendaraan dinas operasional dengan beberapa jenisantara lain: mobil sedan camry 4, fortuner 1, mobilinnova 13, dan avanza 12 dengan tahun 2023 sebanyak 300 unit mobil.
Kemudian yang (Kedua) dalam proses pengadaan melalui fungsi procurement PT Pertamina Trans Kontinental dengan mengundang beberapa perusahaan yang terdaftar menjadi rekanan di PT Pertamina Trans Kontinental dengan mengundang 5 perusahaan penyedia.m,sebutnya.
“Ketiga Ardhy Gumilar Vice President (VP) Corporate Business Support yang membawahi Manager Procurement diduga mengondisikan tender pengadaan kendaraan dinas PTK tersebut dengan memenangkan PT Megaraya Kurnia Abadi”,paparnya.
Dan yang keempat dari PT Mega Raya Kurnia Abadi kemudian ditunjuk menjadi pemenang tender pengadaan kendaraan dinas operasional PTK sebanyak kurang lebih 200 unit, ujarnya.
“Yang kelima Ardhy Gumilar meminta pemenang tender untukmemberikan success fee berupa uang sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per unit per bulan yang disetorkan di tahap pertama sebesar 6 bulan sekaligus kepada PT Megaraya Kurnia Abadi, dan selanjutnya dibayar di setiap bulan sepanjang masa kontrak kerja pengadaan tersebut selama 3 (tiga) tahun”, jelasnya.
Dian mengatakan Ardhy Gumilar diduga tidak bermain sendirian, ia melibatkan Nepos MT Pakpahan, Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental. Informasi permintaan dana tersebut yang diperoleh melalui Harry Mulia, Komite Audit Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental pada saat ini.
“Harry Mulia memperoleh informasi tersebut melalui dari salah satu sub kontraktor PT Megaraya yang dimintai sejumlah uang sebesar 500.000 per unit per bulannya untuk diserahkan kepada pejabat PTK (Sdr. Ardhy Gumilar)”, lanjutnya.
Ia mengatakan Pertamina dewasa ini adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi tulang punggung sumber pemasukan APBN Negara Indonesia, Pertamina yang Maju, Profesional dan transparan merupakan prasyarat utama agar Pertamina sebagai salah satu Perusuhaan Plat Merah tetap baik secara Nasional dan internasional,
“Dalam rangka mendukung perusahaan Pertamina tetap optimal dalam menjalankan Programn-Program yang di jalankan,”tandasnya.(*).
