Samarinda – Seperti tubuh tanpa denyut, begitulah gambaran Gedung Jantung Terpadu di RS Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang telah selesai dibangun namun masih kosong tanpa alat kesehatan dan perabot penunjang. Kondisi ini disoroti oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, yang menilai lemahnya perencanaan sebagai akar persoalan.
“Gedung jantung terpadu di RS Kanujoso Djatiwibowo sudah berdiri, tapi sayangnya sampai sekarang masih kosong, belum ada alat kesehatan dan furnitur pendukung,” ungkap Andi penuh keprihatinan.
Ia menegaskan bahwa gedung yang dibangun menggunakan dana publik semestinya sudah bisa dimanfaatkan masyarakat. Ketidakhadiran peralatan dan fasilitas dasar ini membuat gedung tersebut belum bisa difungsikan, mencerminkan ketidaksinkronan antara pembangunan infrastruktur dan pengadaan alat kesehatan.
“Kami berharap ke depan dalam penyusunan anggaran, program pembangunan fasilitas kesehatan seperti ini bisa dilakukan secara berkesinambungan. Jadi, begitu gedung selesai dibangun, langsung disiapkan alat dan fasilitas pendukungnya,” tambahnya.
Politikus muda dari DPRD Kaltim ini menekankan pentingnya kesinambungan dalam perencanaan agar tidak menambah daftar gedung publik yang mangkrak. Ia mengingatkan bahwa bangunan rumah sakit tanpa kelengkapan hanya akan menjadi beban dan tidak memberi manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan layanan medis.
“Rumah sakit ini kan untuk akses layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat. Jangan sampai sudah bangun gedung tapi fasilitas pendukungnya belum tersedia, sehingga fungsinya tidak optimal,” tegasnya lagi.
Andi juga mendorong agar ke depan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatukan proses pembangunan fisik dan pengadaan alat medis dalam satu skema perencanaan anggaran yang terintegrasi.
“Jangan terpisah-pisah. Kita harus pastikan anggaran program ini sinkron dan saling mendukung, sehingga tidak ada fasilitas yang terbengkalai,” tutupnya.
Kondisi Gedung Jantung Terpadu yang belum difungsikan ini menjadi peringatan bahwa pembangunan fasilitas publik harus dirancang secara holistik agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak menjadi proyek setengah jalan. (ADV).
