Samarinda – “PAD kita stagnan, bahkan menurun, ini alarm bahaya!” Seruan tegas itu dilontarkan Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur sebagai kritik tajam terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal. Ketua Fraksi PKS, Firnadi Ikhsan, menyerukan reformasi menyeluruh agar BUMD tak hanya menjadi simbol formal, tapi mesin penggerak ekonomi daerah.
Kritik tersebut disampaikan Firnadi saat menerima kunjungan anggota Komisi II DPR RI, KH Aus Hidayat Nur, pada Rabu (11/6/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Aspirasi DPRD Kaltim. Dalam pertemuan itu, ia menyoroti stagnasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur yang terjadi berulang setiap tahun, meskipun sejumlah BUMD sudah digelontor penyertaan modal besar dari APBD.
“PAD Kaltim cenderung stagnan bahkan menurun. Ini menjadi alarm untuk segera memperbaiki kinerja BUMD agar tidak lagi menjadi beban, melainkan penggerak ekonomi,” kata Firnadi.
Ia juga menggarisbawahi bahwa sektor strategis seperti pengelolaan alur sungai masih belum dimanfaatkan maksimal. Padahal, sektor tersebut memiliki potensi besar jika dikelola profesional oleh BUMD. Firnadi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membenahi kelembagaan BUMD agar tidak hanya mengandalkan APBD.
“BUMD yang sehat harus kita dorong agar produktif. Kami berharap DPR RI juga ikut memperjuangkan isu ini secara nasional,” ujarnya lagi.
Menanggapi aspirasi itu, KH Aus Hidayat Nur menyatakan bahwa Komisi II DPR RI sedang merumuskan agenda nasional untuk pembenahan menyeluruh terhadap BUMD. Ia mengungkapkan bahwa dari lebih dari 1.100 BUMD di Indonesia, hanya sebagian kecil yang mampu memberi kontribusi signifikan terhadap daerah.
“Hanya segelintir yang sehat. Ini harus jadi perhatian serius. Kita butuh sistem pengawasan yang kuat dan tata kelola yang profesional,” ujar KH Aus.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah berdialog dengan para gubernur di seluruh Indonesia guna mengevaluasi kinerja BUMD. Banyak ditemukan bahwa sebagian besar BUMD tidak berjalan optimal bahkan menjadi beban anggaran.
Dalam hal ini, Komisi II DPR RI akan memperkuat kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri agar pembinaan terhadap BUMD berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan.
“Kami siap mengambil peran aktif dalam membina dan mengawasi BUMD, agar ke depan mereka betul-betul berkontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan daerah,” tegasnya.
Firnadi pun menutup dialog dengan harapan bahwa kolaborasi erat antara DPRD dan DPR RI bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sehat dan efisien.
“Sinergi ini harus melahirkan reformasi nyata. Kita ingin BUMD di Kalimantan Timur menjadi pelaku ekonomi tangguh yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Seruan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Fraksi PKS untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah. Jika berhasil, Kalimantan Timur bisa mandiri secara anggaran dan lebih leluasa membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat. (ADV).
